Masih Ingat Isu Kudeta Partai Demokrat? Ternyata Sudah Ada Aliran Dana Rp 100 Juta Tiap DPC

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sudah ada uang Rp 100 juta yang beredar di kalangan DPC Partai Demokrat, terkait dengan isu Kudeta Partai Demokrat.

Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan aliran dana yang disebarkan kepada DPC untuk menggerakkan ambil alih paksa Partai Demokrat.

Herman mengatakan Partai Demokrat masih melakukan pendalaman soal adanya aliran dana tersebut.

"Pertemuan terakhir tentu kami juga berkoordinasi dengan dewan kehormatan partai dan mahkamah partai dalam 1 sampai 2 minggu ini akan bekerja kemudian berita acara untuk yang sudah dipanggil," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Dalam prosesnya, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat melakukan pemeriksaan terhadap DPC yang menerima aliran dana tersebut.

Politikus Partai Demokrat Herman Khaeron (Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono)

Adapun aliran dana yang dijanjikan berkisar Rp 100 juta.

Dana tersebut sudah disebar dan diberikan kepada beberapa DPC Partai Demokrat dalam satu minggu terakhir.

"Kepada DPC janjinya 100 juta per DPC. Bahkan beberapa DPC sudah diberikan uang. Sudah disebarkan," ujarnya.

Atas dasar itu, mendasari Partai Demokrat mengungkapkan adanya upaya pengambilalihan partai secara paksa, hingga kemudian menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Makanya itulah sistem pertahanan kami dan kami tidak mungkin kemudian antisipasi dan menjadi persoalan," katanya.

Moeldoko Bantah Kudeta Partai Demokrat, Tapi Tak Tolak Dicalonkan Pilpres 2024, 'Ya Alhamdulillah'

Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah akan melakukan Kudeta Partai Demokrat.

Termasuk dengan mengaitkan isu kudeta ini dengan rencana Pemilu Presiden 2024.

"Kalau urusan 2024 pernah kah saya berbicara selama ini tentang 2024? Enggak pernah," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Kediamannya, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta, Rabu, (3/1/2021).

Namun Moeldoko tidak menolak apabila dicalonkan oleh Partai Demokrat maju pada Pilpres 2024.

"Kalau yang mengorbitkan di sana ya alhamdulillah kan gitu," katanya.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Pada intinya menurut Moeldoko ia belum kepikiran masalah Pemilu Presiden 2024.

Ia merupakan orang yang mencintai pekerjaan dan profesional.

"Engga usah mikir itu lah. saya itu orang yang mencintai pekerjaan.

Saya orang profesional dan itu bisa saya tunjukkan di mana pun. saya profesional.

Saya tidak pernah mengemis jabatan, saya bisa berdiri sebuah keyakinan saya itu," katanya.

Dikaitkan dengan Gerakan ''Kudeta'' Partai Demokrat, Moeldoko: Jangan Berlebihanlah

Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah mengundang kader Demokrat dalam pertemuan yang disebut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai gerakan kudeta partai yang dipimpinnya.

Moeldoko juga tegas membantah menggunakan uang untuk mengundang para kader Demokrat ke dalam pertemuan.

"Saya mengundang pakai duit? Wong saya mau ikut sedikit menyejahterakan anggota yang di Kantor Staf Presiden saja enggak bisa. Ini ngidupin, orang luar,  ya enggak enggak saja. Jangan berlebihanlah," kata Moeldoko dalam konferensi pers di kediamannya, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta, Rabu, (3/2/2021).

Menurut Moeldoko dalam pertemuan dengan anggota dan mantan anggota Demokrat tersebut, ia hanya pasif. Ia sebagai pihak yang diajak, bukan mengajak.

Moeldoko (Antara Foto)

"Intinya aku datang diajak ketemu wong saya biasa di kantor saya itu setiap hari menerima orang, menerima berbagai kelompok di kantor saya," katanya.

Mantan Panglima TNI tersebut mengakui bahwa pertemuan dilakukan beberapa kali. Pertemuan bukan hanya dilakukan di rumahnya saja, melainkan juga di hotel.

"Jadi apa yang salah? apa mau pertemuan di mana hak gw. ngapain ikut campur? gitu," katanya.

Moeldoko enggan membeberkan isi pertemuan tersebut.

Menurutnya pembicaraan masalah internal partai Demokrat yang tidak etis apabila diungkapkan ke publik.

Moeldoko juga enggan menyebutkan siapa saja internal Partai Demokrat yang ikut dalam pertemuan tersebut.

"Saya enggak perduli itu siapa, wong saya  itu hanya datang, ngobrol saja," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan, ada aliran dana yang disebarkan kepada DPC untuk menggerakkan ambil alih paksa Partai Demokrat.

Herman menyatakan, partainya masih melakukan pendalaman soal adanya aliran dana tersebut.

"Pertemuan terakhir tentu kami juga berkoordinasi dengan dewan kehormatan partai dan mahkamah partai dalam 1 sampai 2 minggu ini akan bekerja kemudian berita acara untuk yang sudah dipanggil," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Dalam prosesnya, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat melakukan pemeriksaan terhadap DPC yang menerima aliran dana tersebut.

Adapun aliran dana yang dijanjikan berkisar Rp100 juta.

Dana tersebut sudah disebar dan diberikan kepada beberapa DPC Partai Demokrat dalam satu minggu terakhir.

"Kepada DPC janjinya 100 juta per DPC. Bahkan beberapa DPC sudah diberikan uang. Sudah disebarkan," ujarnya.

Atas dasar itu, mendasari Partai Demokrat mengungkapkan adanya upaya pengambilalihan partai secara paksa, hingga kemudian menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Makanya itulah sistem pertahanan kami dan kami tidak mungkin kemudian antisipasi dan menjadi persoalan," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Moeldoko Tidak Menolak Bila Dicalonkan Partai Demokrat Maju Pilpres 2024

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dikaitkan dengan Gerakan ''Kudeta'' Partai Demokrat, Moeldoko: Jangan Berlebihanlah

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul DPC Demokrat Dijanjikan Uang Rp 100 Juta Untuk Gerakan Kudeta AHY, Beberapa Sudah Menerima