Menkes Budi Gunadi Minta Tambah 132 Triliun untuk Penanganan Covid, DPR: Bukan, Total Rp 200 Triliun

TRIBUNMANADO.CO.ID - Hasil rapat Menteri Kesehatan bersama Komisi IX DPR terkait program anggaran Kemenkes untuk penanganan Covid di Indonesia tahun 2021.

Rapat tertutup digelar Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.  

Dana anggaran penanganan Covid tahun 2021 tampaknya akan mengalami penambahan.

Dikabarkan, setelah rapat selesai, Budi Gunadi menyampaikan Kemenkes mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp132 triliun terkait penanganan pandemi Covid-19 dan pembelian vaksin.

"Oh kalau (anggaran Rp 132 triliun) yang itu adalah rencana diskusi untuk apakah diperlukan tambahan anggaran terkait penanganan pandemi Covid tahun ini," ujar Budi, ditemui usai rapat dengan Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Penambahan anggaran itu, kata Budi, dilakukan pasca-arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait refocusing dan realokasi anggaran guna penanggulangan Covid-19.

Namun, hingga saat ini anggaran tahun 2021 masih didiskusikan oleh Komisi IX DPR.

(Foto: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin./(Istimewa Via Tribunnews.com)

Budi sendiri memastikan penambahan anggaran Kemenkes akan fokus kepada vaksin Covid-19.

"Karena tahun lalu kan juga begitu, anggaran 2020 sudah diketok."

"Kemudian anggaran tambahan untuk pemulihan ekonomi nasional dan penanggulangan Covid-19 ada tambahan anggaran, sekarang sedang tahap diskusi."

"(Anggarannya untuk) Vaksin, vaksin paling banyak," jelas Budi.

Senada dengan Budi, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene membenarkan pengajuan tambahan anggaran Kemenkes sebanyak Rp132 triliun.

"Pak Menteri sampaikan juga akan ada tambahan anggaran, tapi masih dalam tahap pembahasan, sekitar Rp 132 T."

"Jadi itu Pak Menteri ingin (membahas dulu) bersama Komisi IX gitu," beber Felly.

Politikus Nasdem itu menegaskan, penambahan anggaran yang diajukan Kemenkes terbilang wajar, karena digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami Indonesia.

(Foto: Felly Estelita Runtuwene, Ketua Komisi IX DPR. /Istimewa)

"Kalau dia sampaikan sendiri untuk Kementerian Kesehatan sendiri ada Rp132 triliun tambahnya, bukan totalnya, tapi tambahnya Rp132 triliun," jelas Felly.

"Jadi total Rp 200 triliun lebih."

"Wajar kalau misalnya Rp 200 triliun lebih, karena waktu itu kami minta kalau cuma 5% untuk kesehatan kapan selesainya, kan banyak program jangka pendek yang harus selesai," paparnya.

Anggaran Belum Masuk

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membenarkan anggaran vaksin Covid-19 hingga kini belum masuk ke Kementerian Kesehatan.

Hal ini ia ungkapkan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR.

"Soal anggaran vaksin, benar, anggaran vaksin belum masuk," ujar Budi di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Namun, Budi menegaskan anggaran vaksin Covid-19 sebenarnya sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Tapi secara prinsipnya di rapat kabinet sudah kami diskusikan."

"Dan secara prinsip sudah disetujui Ibu Menkeu, bahwa anggaran vaksin pasti diberikan," jelasnya.

Namun, lanjut Budi, masih ada diskusi yang harus dilakukan terkait bagaimana mekanisme dan pos anggaran vaksinasi itu.

Seperti, apakah dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bendahara Umum Negara (BUN), atau melalui revisi anggaran.

"Cuma modalitasnya dan mekanismenya seperti apa, nanti Kemenkeu yang akan putuskan."

"Apakah lewat revisi anggaran, BA BUN, atau lewat program PEN," papar Budi.

Sebelumnya, pemerintah memulai program vaksinasi Covid-19 secara gratis pada Rabu, (13/01/2021) pagi.

Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang memulai sekaligus memperoleh suntikan dosis vaksin Covid-19 perdana.

Kepastian berjalannya program vaksinasi ini diperoleh setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat terhadap vaksin berdasarkan hasil uji klinis tahap tiga di Bandung dan data saintifik lainnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa halal bagi vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi ini.

Bersama Presiden pada sesi pertama vaksinasi, turut serta sejumlah perwakilan dari berbagai latar belakang dalam vaksinasi Covid-19 perdana yang dilaksanakan di beranda Istana Merdeka kali ini.

Nama-nama perwakilan tersebut ialah:

1. Daeng Mohammad Faqih (Ketua Umum PB IDI);

2. Amirsyah Tambunan (Sekjen MUI sekaligus mewakili Muhammadiyah);

2. Ahmad Ngisomudin (Rais Syuriah PBNU);

4. Marsekal Hadi Tjahjanto (Panglima TNI);

5. Jenderal Idham Azis (Kapolri); dan

6. Raffi Ahmad (perwakilan milenial).

Daeng Mohammad Faqih, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, saat ini merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

Dirinya tercatat aktif di Badan Rumah Sakit Indonesia tahun 2014-2017 dan pernah tergabung dalam Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pusat serta Dewan Pembina Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sekaligus mewakili Muhammadiyah.

Selain aktif sebagai Sekjen MUI, yang bersangkutan juga tercatat sebagai Wakil Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah 2015-2020.

Amirsyah juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekjen MUI pada 2010-2015 silam.

Ahmad Ngisomudin yang menjadi perwakilan dari Nahdlatul Ulama, saat ini aktif sebagai Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Baca juga: Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Rizieq Shihab, Penetapan Tersangka Sah Secara Hukum

Beliau juga aktif sebagai dosen UIN Raden Intan Lampung.

Adapun dari kalangan milenial, hadir Raffi Ahmad yang merupakan seorang figur publik.

Selain enam orang di atas, sejumlah perwakilan juga tampak hadir pada vaksinasi pertama dalam sesi-sesi setelahnya.

Mereka yang hadir tersebut ialah Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Unifah Rosyidi (Ketua Umum PGRI), dan Ronald Rischard Tapilatu (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia).

Lalu, Romo Agustinus Heri Wibowo (Konferensi Waligereja Indonesia), I Nyoman Suarthani (Parisada Hindu Dharma Indonesia), Partono Nyanasuryanadi (Persatuan Umat Buddha Indonesia), dan Peter Lesmana (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia).

Turut pula perwakilan lainnya, yakni Penny Kusumastuti Lukito (Kepala BPOM), Rosan Perkasa Roeslani (Ketua Kadin), dan Ade Zubaidah (Sekjen Ikatan Bidan Indonesia).

Kemudian, Harif Fadhillah (Ketua Umum DPP PPNI) Nur Fauzah (perawat), Lusy Noviani (Wasekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia), Agustini Setiyorini (perwakilan buruh), dan Narti (perwakilan pedagang).

Tampak juga Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dan dr Reisa Asmo Subroto.

Pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan program vaksinasi Covid-19 ini.

Tidak hanya menunggu keluarnya izin penggunaan darurat BPOM dan fatwa halal MUI, sejumlah persyaratan lainnya yang harus ditempuh para penerima vaksin juga benar-benar diperhatikan.

Dari sejumlah nama di atas, diketahui terdapat beberapa calon penerima yang berdasarkan ketentuan medis belum dapat memperoleh vaksin Covid-19 kali ini.

Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian demi memastikan keamanan dan keselamatan para penerima vaksin. (Vincentius Jyestha)

Tautan:

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Menteri Kesehatan Minta Tambahan Anggaran Rp 132 Triliun, untuk Vaksin Covid-19 Paling Banyak,

https://wartakota.tribunnews.com/2021/02/03/menteri-kesehatan-minta-tambahan-anggaran-rp-132-triliun-untuk-vaksin-covid-19-paling-banyak?page=all.