Isu Kudeta AHY, Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat asal Sulawesi Mendadak ke Jakarta

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sejumlah ketua DPD dan DPC Partai Demokrat asal Sulawesi Selatan ( Sulsel ) mendadak merapat ke Jakarta. 

Kedatangan para elite Partai Demokrat asal Sulawesi itu berkait memanasnya isu kudeta di Partai Demokrat.

Isu ini mencuat ke publik setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) mengumumkan adanya gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa atau kudeta.

AHY menyebut gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Pengamat Politik Unhas Andi Lukman menilai, manuver AHY itu tak sekadar gimmick politik.

AHY pun memanggil DPD-DPC se-Sulsel ke Jakarta untuk menguatkan barisan.

Ketua DPC Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali (ARA) membenarkan pertemuan para ketua DPD dan DPC Demokrat se-Sulsel di Jakarta..

"Iya, itu pertemuan di salah satu rumah makan di Jakarta hari ini," kata ARA, Rabu (3/2/2021) malam.

Menurutnya, AHY adalah harga mati di Sulsel. DPD dan DPC tetap kompak mendukungnya.

"Jadi memang sudah lama Demokrat ini mau diganggu. Posisi kami di Sulsel, apalagi Makassar, tetap harga mati untuk ketua AHY," ujar ARA.

Ia mengaku ada pihak eksternal yang sedang bermain dan tidak senang dengan Demokrat.

"Apalagi survei Demokrat semakin melejit akhir-akhir ini membuat gundah oknum tersebut," jelas Wakil Ketua DPRD Makassar itu.

Moeldoko Membantah

Kepala Staf Presiden ( KSP ) Moeldoko membantah mengundang kader Demokrat dalam pertemuan yang disebut AHY sebagai gerakan kudeta partai yang dipimpinnya.

Moeldoko juga tegas membantah menggunakan uang untuk mengundang para kader Demokrat ke dalam pertemuan.

"Saya mengundang pakai duit? Wong saya mau ikut sedikit menyejahterakan anggota yang di Kantor Staf Presiden saja enggak bisa. Ini ngidupin, orang luar, ya enggak enggak saja. Jangan berlebihanlah," kata Moeldoko dalam konferensi pers di kediamannya, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Menurut Moeldoko dalam pertemuan dengan anggota dan mantan anggota Demokrat tersebut, ia hanya pasif.

Ia sebagai pihak yang diajak, bukan mengajak.

"Intinya aku datang diajak ketemu wong saya biasa di kantor saya itu setiap hari menerima orang, menerima berbagai kelompok di kantor saya," katanya.

Mantan Panglima TNI tersebut mengakui bahwa pertemuan dilakukan beberapa kali.

Pertemuan bukan hanya dilakukan di rumahnya saja, melainkan juga di hotel.

"Jadi apa yang salah? apa mau pertemuan di mana hak gw. ngapain ikut campur? gitu," katanya.

Moeldoko enggan membeberkan isi pertemuan tersebut.

Menurutnya pembicaraan masalah internal Partai Demokrat yang tidak etis apabila diungkapkan ke publik.

Moeldoko juga enggan menyebutkan siapa saja internal Partai Demokrat yang ikut dalam pertemuan tersebut.

"Saya enggak perduli itu siapa, wong saya itu hanya datang, ngobrol saja," pungkasnya.

Aliran Dana

Sebelumnya Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan, ada aliran dana yang disebarkan kepada DPC untuk menggerakkan ambil alih paksa Partai Demokrat.

Herman menyatakan, partainya masih melakukan pendalaman soal adanya aliran dana tersebut.

"Pertemuan terakhir tentu kami juga berkoordinasi dengan dewan kehormatan partai dan mahkamah partai dalam 1 sampai 2 minggu ini akan bekerja kemudian berita acara untuk yang sudah dipanggil," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Dalam prosesnya, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat melakukan pemeriksaan terhadap DPC yang menerima aliran dana tersebut.

Adapun aliran dana yang dijanjikan berkisar Rp100 juta.

Dana tersebut sudah disebar dan diberikan kepada beberapa DPC Partai Demokrat dalam satu minggu terakhir.

"Kepada DPC janjinya 100 juta per DPC. Bahkan beberapa DPC sudah diberikan uang. Sudah disebarkan," ujarnya.

Atas dasar itu, mendasari Partai Demokrat mengungkapkan adanya upaya pengambilalihan partai secara paksa, hingga kemudian menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Makanya itulah sistem pertahanan kami dan kami tidak mungkin kemudian antisipasi dan menjadi persoalan," pungkasnya.

Artikel ini sebagian telah tayang di tribun-timur.com dengan judul AHY Mau Dikudeta, Semua Ketua Demokrat di Sulsel ke Jakarta, dan Tribunnews dengan judul Dikaitkan dengan Gerakan ''Kudeta'' Partai Demokrat, Moeldoko: Jangan Berlebihanlah