Breaking News:

Berita Sulut

Olly Dondokambey Minta Bupati Wali Kota se-Sulut Tindaklanjuti Entry Meeting dengan BPK

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim (pendahuluan) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: David_Kusuma
Istimewa
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mengikuti entry meeting bersama BPK RI dan kepala daerah se-Sulut secara virtual dari kediamannya di Kolongan, Minut, Senin (25/01/2021). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim (pendahuluan)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2020.

Pertemuan itu berlangsung virtual di kediamannya, Desa Kolongan, Kabupaten Minahasa Utara, Senin (25/01/2021).

Hadir dalam pertemuan ini, Kepala BPK Perwakilan Sulut, Karyadi dan bupati wali kota se-Sulut.

Baca juga: Dinsos Kotamobagu Akan Verifikasi Kembali Data Penerima BST, Supaya Tepat Sasaran

Baca juga: Banjir dan Tanah Longsor Membuat Warga Mengungsi, Satgas Covid-19 Khawatirkan Lonjakan Kasus

Baca juga: KPU Boltim dan KPU Manado Hadapi Gugatan di MK, Ferry Liando: Pemohon Harus Bisa Beberkan Bukti

“Pemeriksaan ini ditujukan untuk menilai efektivitas pengendalian intern atas pendapatan, belanja, beban, aset tetap, aset tidak berwujud, dan hutang,” kata Olly.

Olly mengingatkan bahwa pemeriksaan ini penting, mengingat dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik,

hasil penilaian atas pemeriksaan yang dilakukan BPK akan dijadikan sebagai parameter bagi setiap instansi pemerintah.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim (pendahuluan), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2020.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim (pendahuluan), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2020. (Istimewa)

Olly juga optimis bahwa lewat pemeriksaan interim LKPD maka hal-hal terkait tatakelola uang demi kesejahteraan masyarakat dapat terkontrol.

“Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengelola uang rakyat berupa pajak, retribusi, dan penerima negara lainnya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” ujar Olly.

Terkait hal tersebut, Olly menjelaskan bahwa Pemprov Sulut terus berupaya untuk melakukan pengelolaan anggaran keuangan negara secara benar,

tepat, transparan, akuntabel dan menghindari kemungkinan adanya  penyalahgunaan.

Baca juga: Risma Jadi Ujian Anies Baswedan di Pilkada DKI 2022, Menang Bisa Nyapres 2024

Baca juga: Banjir dan Tanah Longsor Membuat Warga Mengungsi, Satgas Covid-19 Khawatirkan Lonjakan Kasus

Olly mengharapkan agar sinergitas yang telah tercipta antara pemerintah daerah dan BPK terus terjaga dalam terlebih terkait dengan tata kelola keuangan.

Lewat kegiatan ini juga, Olly mengharapkan adanya tindak lanjut dari bupati dan wali kota di Sulut untuk membantu kelancaran pemeriksaan oleh BPK usai entry meeting.

“Pemprov dan seluruh pemerintah daerah di Sulut tidak henti-hentinya mengharapkan sinergitas dari BPK dalam melakukan indentifikasi dan evaluasi atas tata kelola keuangan,” tandasnya.(ndo)

Baca juga: Golkar Sulut akan Beri Sanksi Sesuai AD/ART Partai bagi Kader yang Selingkuh

Baca juga: Terdampak Banjir dan Tanah Longsor, Pendeta GMIM Bethesda Taas Bersyukur Dapat Bantuan

Baca juga: KABAR DUKA Dunia Hiburan Korea Selatan, Seorang Aktris Meninggal Dunia

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO:

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved