Vaksinasi Covid
Penjelasan Menteri BUMN Erick Thohir Soal Fungsi Barcode di Vaksin Covid-19, Bukan Cip
Sehingga kabar ada cip di dalam pendistribusian 1.2 juta dosis vaksin gratis Covid-19 untuk masyarakat adalah hoaks.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Tak ada cip dalam botol vaksin virus corona, kata Menteri BUMN Erick Thohir.
Dia memastikan hanya ada barcode pendistribusian yang ada di botol vaksin.
Sehingga kabar ada cip di dalam pendistribusian 1.2 juta dosis vaksin gratis Covid-19 untuk masyarakat adalah hoaks.
“Jadi bukan vaksin di dalamnya ada cip ke badan kita, tapi ini barcode di botol vaksin,” kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (20/1/2021).
Erick menjelaskan, fungsi dari adanya barcode yakni untuk memperjelas posisi vaksin dalam penomoran yang akan dimasukan ke dalam kotak.
Baca juga: Anak-anak Temukan Bagian Kepala Diduga Korban Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 di Pantai Kis Pakuhaji
“Jadi kalau di dalam kotak itu ada 10 botol, diambil satu ketahuan,” kata Erick.
Erick menuturkan, dari botol-botol vaksin yang dimasukkan ke dalam kotak, nantinya kotak tersebut juga kemudian dimasukan ke dalam kotak pendingin yang lebih besar lagi untuk di kirim ke berbagai daerah dengan menggunakan truk.
Selain itu, dengan teknologi tersebut, pengiriman vaksin juga dapat dimonitor lokasi dan temperaturnya.
“Jadi kita tahu berapa jamnya dan termometernya terukur ketika sampai,” kata Erick.
“Setelah terbuka itu juga terdeteksi, oh itu udah diambil. Karena tugasnya kami kan (mengirim) sampai ke gubernur,” ucap dia.
Lebih lanjut, Erick menyatakan vaksin gratis adalah prioritas pemerintah di samping wacana adanya vaksin mandiri.
Menurut Erick, Presiden Joko Widodo sudah mengambil kebijakan yang luar biasa dengan memberikan vaksin gratis ke masyarakat misalnya ke tenaga kesehatan, TNI–Polri dan rakyat yang membutuhkan.
“Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan tetapi kita tidak bisa menutup mata juga vaksin mandiri ini juga diperlukan,” kata dia.
Terkait vaksin mandiri, Erick mengatakan telah melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak termasuk DPR dan Kementerian terkait.
Ia mengatakan, jika nantinya ada vaksin mandiri maka ada beberapa catatan dari Komisi VI DPR.
“Satu, vaksinnya berbeda jenis, jadi supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur, jadi merk vaksinnya berbeda,” kata Erick.
Baca juga: BUMDes Iyok Siap Kelola Pulau Laga untuk Dongkrak Pendapatan Desa dan PAD
“Yang kedua, utamakan vaksin gratis, jadi vaksin gratis harus berjalan, ke depan baru nanti kalau ada yang mandiri setelah itu,” kata dia.
Erick mengungkapkan, sebenarnya dalam surat keputusan (SK) Kementerian Kesehatan sudah ada penjelasan tentang perbedaan vaksin gratis dengan yang mandiri.
“Kami tinggal menerapkan saja vaksin mandiri bisa berjalan atau tidak tetapi dengan catatan-catatan tadi,” kata Erick.
“Kalau memang nanti vaksin mandiri ini ada, ya kami siap melaksanakan,” lanjut dia.
Ada Isu Cip Ditanam di Vaksin Covid-19 untuk Lacak Warga, Satgas: Hoaks!
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito membantah ada cip yang ditanamkan dalam vaksin Covid-19.
Ia menegaskan bahwa kabar penanaman cip dalam vaksin virus corona itu tidak benar atau hoaks.
"Kami melihat adanya isu penanaman cip atau komponen manajemen sistem yang bisa melacak masyarakat yang telah menerima vaksin," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (19/1/2021).
"Pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa berita itu adalah berita bohong atau hoaks. Tidak ada cip di dalam vaksin," kata dia.
Terkait kode yang disinyalir ada pada vaksin, kata Wiku, itu tertera pada barcode yang menempel di botol cairan vaksin.
Ia memastikan kode tersebut tidak akan menempel pada orang yang disuntik vaksin.
Kegunaan barcode tersebut semata-mata untuk pelacakan distribusi produk vaksin dan sama sekali tak dapat difungsikan untuk melacak keberadaan masyarakat yang telah divaksin.
Wiku memastikan, segala informasi yang diberikan masyarakat kepada pemerintah selama proses vaksinasi terjamin kerahasiaannya dan semata-mata digunakan untuk kepentingan vaksinasi.
Hal ini sudah dijamin dalam Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai administrasi kependudukan.
"Bahwa kementerian atau lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh data pribadi penduduk atau data kependudukan dilarang menggunakan data pribadi penduduk dan atau data kependudukan melampaui batas kewenangannya," ujar dia.
Wiku menyebut, dalam situasi pandemi sekarang ini, banyak sekali beredar hoaks yang meresahkan terkait vaksin Covid-19.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi.
Masyarakat yang mendapat berita atau video yang tak jelas tak jelas sumbernya diminta untuk tidak langsung menyebar luaskan, tetapi lebih dulu meneliti isi pemberitaan atau video tersebut.
Wiku mengatakan, masyarkat seharusnya tidak serta merta menyebarkan informasi yang sifatnya memprovokasi, terlebih yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Ingat, bahwa mengaitkan dua hal yang tidak berhubungan adalah sangat berbahaya dan pada akhirnya masyarakat sendiri lah yang akan sangat dirugikan oleh berita-berita tersebut," kata dia.
