Penanganan Covid
Pelaksanaan Vaksinasi Butuh Anggaran sampai Rp 75 Triliun, Menkes Sebut Bergantung pada Jumlah Dosis
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, jumlah tersebut merupakan perhitungan yang telah dilakukan Kementerian Keuangan.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Saat ini pemerintah sedang berupaya melakukan Vaksinasi Covid-19.
Hal itu tentu saja untuk membebaskan Indonesia dari pandemi Covid-19.
Namun, setiap program butuh anggaran yang harus dikeluarkan.
BERITA TERPOPULER :
Baca juga: Di Mata Najwa Jokowi Dituding Tak Disuntik Vaksin, Erick Thohir: Masak Sandiwara, Ini Bukan Sinetron
Baca juga: Ada Apa? Menteri Keuangan Perintahkan Seluruh Kementerian lakukan Penghematan
Baca juga: Michael Yukinobu de Fretes Akui Sayang Kepada Gisel, MYD Diajak Menikah: Benar-benar Sayang
TONTON JUGA :
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap anggaran yang dibutuhkan
untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia membutuhkan sekitar Rp 66-75 triliun.
Budi mengatakan jumlah tersebut merupakan perhitungan yang telah dilakukan Kementerian Keuangan.
Hanya saja hingga saat ini anggaran untuk vaksin Covid-19 yang diusulkan baru Rp 20,9 triliun.
"Seperti yang saya sampaikan kemarin, sudah ada diskusi di kabinet dan ancer-ancer angkanya
sudah dihitung Kemenkeu, antara Rp66 sampai 75 (triliun)," ujar Budi, dalam rapat kerja
lanjutan dengan Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).
Meski demikian, penganggaran vaksinisasi disebut Budi sangat bergantung pada jumlah
dosis vaksin Covid-19 gratis yang bisa diterima pemerintah melalui kerja sama multilateral
dengan fasilitas Covax/Gavi.
Terkini, jumlah vaksin Covid-19 gratis yang sudah pasti diperoleh melalui Covax/Gavi disebut
Budi sebanyak 54 juta dosis.
Namun, Budi menegaskan pemerintah berusaha mengupayakan setidaknya hingga 108 juta
dosis vaksin Covid-19 gratis bisa diberikan ke Indonesia.
"Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sebanyak mungkin vaksin gratis dari Gavi," ujarnya.
Momentum Benahi Penanganan Pandemi Covid-19
Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan beberapa pejabat
serta tokoh masyarakat telah menerima penyuntikan vaksin Sinovac, pada Rabu (13/1/2021)
di Istana Kepresidenan.
Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta, pemerintah agar pelaksanaan
program vaksinasi ini menjadi momentum perbaikan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Masih banyak pekerjaan rumah penanganan pandemi yang harus diselesaikan.
Program vaksinasi harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki penanganan
pandemi Covid-19. Jangan sampai kita euforia dan lalai, seolah dengan program vaksinasi
semua masalah telah selesai," kata Netty kepada wartawan, Kamis (14/1/2021).
Terkait sejumlah pekerjaan rumah penanganan pandemi tersebut, Ketua Tim Covid-19 FPKS
DPR RI ini mengatakan bahwa PKS sudah memberikan banyak masukan dan catatan kepada pemerintah.
"Salah satu masukan adalah soal harus terpenuhinya syarat keamanan, keampuhan dan
kualitas vaksin yang digunakan.
Berdasarkan laporan uji klinisnya, kita tahu bahwa tingkat kemanjuran Sinovac adalah 65,3 persen.
Hasil ini harus menjadi perhatian pemerintah meskipun angkanya sudah di atas standar WHO," ujarnya.
Masukan penting lainnya, kata Netty adalah soal kemampuan mengelola komunikasi publik yang
baik atas program vaksinasi ini.
"Di saat pandemi makin meluas, sementara masyarakat dihujani dengan informasi pro kontra
soal vaksin, maka pemerintah harus kerja ekstra keras mengajak mereka menjadi agen perubahan sosial.
Jangan sampai komunikasi publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan masyarakat.
Ini akan membuat program vaksinasi berbiaya mahal menjadi tidak efektif," katanya.
Oleh karena itu pelaksanaan vaksinasi tahap satu ini harus terus dievaluasi mulai dari
pengadaan sampai pelaksanaanya.
"Pelaksanaan vaksinasi tahap awal ini harus dievaluasi dan dijadikan patokan dalam tahap vaksinasi berikutnya.
Selain Sinovac, pemerintah menyebutkan adavaksin lain yang akan digunakan.
Saya meminta pemerintah agar menggunakan standarisasi yang sama dalam proses pemilihan,
pengujian dan penetapan vaksin fase selanjutnya," ucapnya.
Netty juga mengingatkan pemerintah agar melakukan langkah antisipatif terhadap dampak
ikutan program vaksinasi.
"Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi pada pelaksanaan vaksinasi di lapangan,
pemerintah harus membuat pusat pengaduan KIPI secara terpusat.
Jangan melepaskan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, terutama wilayah yang telah
terdistribusi vaksin dan wilayah perbatasan.
Penting mengawasi wilayah perbatasan yang sangat memungkinkan terjadinya kontak dan
mobilisasi warga negara lain," kata Netty.
(Tribunnews.com/Vincentius Jyestha Candraditya)
BERITA PILIHAN EDITOR :
Baca juga: 100 Nama Bayi Perempuan Beserta Artinya, Nama di Nomor 23 Berarti Anak Perempuan yang Berhasil
Baca juga: Kisah Syekh Ali Jaber, Ulama Asal Madinah yang Dianugerahi Kewarganegaraan Indonesia
Baca juga: Neta: Presiden Jokowi Ingin Dikawal Listyo Sigit hingga 2024, Mirip Penunjukan Tito Karnavian
TONTON JUGA :
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menkes Ungkap Pelaksanaan Vaksinasi Butuh Anggaran Rp 66-75 Triliun
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
