Jenderal Andika Perkasa Terima 40 Mobil Taktis dari Prabowo, Cek Spesifikasi dan Kehebatannya!

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pernah mengatakan kisaran harga satu unit lengkap dengan spesifikasi militer tersebut sebesar Rp 600 jutaan.

"Harga Rp 600 jutaan, jadi spesifikasinya memang rantis ringan yang kami rancang untuk kebutuhan manuver cepat ketika penyergapan dan lainnya," kata Abraham, dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Harga Rp 600 Juta Per Unit, 500 Rantis Maung Pindad Dipesan Prabowo

Spesifikasi Kehebatan 40 Rantis Maung

Saat ini proses produksi PT Pindad dilaksanakan di 2 tempat yaitu:

Divisi Munisi di Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pabrik ini menempati lahan seluas 160 hektar.

Divisi Senjata, Divisi Kendaraan Khusus, divisi-divisi untuk produk industrial dan jasa, divisi-divisi untuk fungsi keuangan dan administrasi serta divisi untuk fungsi pengembangan seluruhnya ditempatkan di Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Seperti diberitakan, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyerahkan sebanyak 40 Kendaraan Taktis (Rantis) Maung produksi PT Pindad tahap kedua kepada TNI AD.

Pemberian 40 unit mobil buatan PT Pindad (Persero) untuk operasional TNI AD itu dilakukan bersamaan dengan dilaksanakannya acara Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan 2021 yang diselenggarakan di Kantor Kemenhan RI, Jakarta Pusat.

Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pemberian kendaraan operasional Maung itu dihadiri juga oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Selain itu, kata Dahnil, Prabowo juga menyerahkan empat unit Kendaraan Armour ILSV Jeforce dan 100 unit sepeda motor.

Dahnil mengatakan kendaraan tersebut diperuntukkan untuk mendulung operasi TNI di berbagai wilayah di Indonesia.

"Kementerian Pertahanan saat ini tengah memesan rantis Maung sebanyak 500 unit yang diselesaikan secara bertahap oleh PT Pindad (Persero)," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (13/1/2021).

Dahnil mengatakan hal tersebut merupakan upaya Kementerian Pertahanan dalam mendukung peningkatan produksi alutsista dalam negeri.

Selain itu, kata Dahnil, hal itu sesuai yang tercantum dalam UU No 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

"Bahwa pengembangan industri pertahanan merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara," kata dia.