Berita Bitung

Rencana Penghapusan Aset Mobil Dinas Camry di Bitung Dikritisi

Kabag Umum Pemkot Bitung Theo Rorong saat dikonfirmasi membenarkan jika aset tersebut akan dihapus

Penulis: Christian_Wayongkere | Editor: David_Kusuma
Tribun manado / Christian Wayongkere
mobil Dinas Toyota Camry DB 1 C Milik Pemkot Bitung 

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG – Setelah dihebohkan dengan belum terbayarnya honor untuk tenaga harian lepas (THL), Tunjangan penghasilan pegawai (TPP) hingga bakal merekrut THL yang baru.

Terkini kepemimpinan Wali kota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban (MJL) dan Wakil wali kota Bitung Ir Maurits Mantiri MM (MM), diperhadapkan pada masalah dum mobil dinas (Mobnas) ‘mewah’.

Mobil itu adalah Toyota Camry, yakni mobil dinas yang peruntukannya untuk kedinasan kepala daerah.

Khususnya untuk upacara bendera karena di mobnas itu, dilengkapi 'dasi' di bagian depan mobil.

Mobnas satu ini dipakai Wali kota, ditambah satu mobnas lainnya Toyota Inova yang kerap dipakai turun ke wilayah.

Baca juga: Dinas Pendidikan Kotamobagu Mulai Minta Persetujuan Orangtua, Rencana Belajar Tatap Muka 

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sudah Tersedia, Gadis Cantik Wahyuningsih Sutrisno Berharap Pandemi Cepat Berakhir

Baca juga: Dinas Pendidikan Kotamobagu Mulai Minta Persetujuan Orangtua, Rencana Belajar Tatap Muka 

Pada Wakil Wali Kota ada juga mobas Inova dan Fortuner.

Beberapa hari terakhir, beredar informasi Bagian Umum Setda Kota Bitung mengeluarkan daftar usulan barang yang akan dihapus.

Dengan rincian, jenis atau model kendaraan Sedan Toyota Camry, 2.500cc, warna hitam, nomor polisi DB 1067 C, harga perolehan Rp 500 juta lebih.

Kendaraan ini di pakai Wali Kota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban.

Baca juga: Kotamobagu Masih Dapat Kuota Pupuk Subsidi, Ini Rinciannya

Baca juga: Anggota TNI Bersihkan Selokan di Desa Timu Demi Cegah Banjir, Ingin Masyarakat Nyaman

Belakangan rencana itu menuai kritik dari pemerhati kebijakan pemerintahan Kota Bitung, Petrus ‘Tole’ Rumbayan, dia meminta tidak melakukan hal itu.

Meski secara aturan hal tersebut  diperkenankan, namun secara asas kepatutan hal ini tidak memungkinkan. 

“Secara aturan PP nomor 84 tahun 2014 hal ini memang diperkenankan, tapi jika kendaraan ini masih bisa difungsikan kenapa harus dihapus, setidaknya untuk menghemat biaya pembelian kendaraan apalagi saat ini sejumlah dana dialihkan untuk pandemi,” jelas Tole sapaannya, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Puskesmas Molibagu Gelar Simulasi Vaksinasi Covid-19, Setiap Penerima akan Melewati 4 Meja

Pentolan LSM Sakti ini juga menjelaskan, harusnya Pemkot Bitung berhati-hati soal pemberian kendaraan dinas kepada mantan pejabat yang purna bhakti, karena jika tidak sesuai prosedur itu akan menjadi malapetaka. 

Karena dalam Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengamanan kendaraan dinas. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved