Breaking News:

Vaksin Sinovac

Gerakan Koalisi Relawan Vaksin Sesalkan Sikap Anggota DPR RI dari PDIP Ribka Tjiptaning

Sebagai pejabat negara, Ribka Tjiptaning dinilai seharusnya berpihak pada hasil penelitian ilmiah dan opsi yang dilakukan pemerintah.

TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menolak divaksin dan siap menanggung risiko atas sikapnya itu. Sikapnya disoroti Gerakan Koalisi Relawan Vaksin atau Kawan Vaksin 

JAKARTA, TRIBUNMANADO.CO.ID - vaksin Covid-19 yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi dan berbagai perwakilan lembaga keagamaan maupun tokoh masyarakat hari ini meruntuhkan keraguan terhadap vaksinasi.

Karena itu, Gerakan Koalisi Relawan Vaksin atau Kawan Vaksin mendukung langkah Presiden Jokowi untuk segera melakukan vaksinasi di seluruh wilayah per hari ini, Rabu (13/1/2021).

Menurut Koordinator Nasional Kawan Vaksin dr Iswanto, tidak ada alasan lagi untuk menolak divaksin apalagi orang yang divaksin tetap sehat bugar dan tidak mengalami keanehan.

Program pemerintah vaksinasi harus kita jawab dengan kesiapan untuk divaksin bersama-sama demi mendapat kekebalan komunitas atau herd immunity.

"Hal ini sangat penting agar rakyat Indonesia dapat memutus mata rantai wabah Covid-19 dalam negeri,” ujar Iswanto melalui rilisnya yang diterima tribunmanado.co.id via whatsApp, Rabu (13/1/2021) malam.

Kawan Vaksin kata Iswanto juga menjadi pihak yang pertama kali mendeklarasikan diri mendukung vaksinasi di Indonesia, serta siap mengikuti program vaksinasi di seluruh wilayah NKRI.

Kawan Vaksin yang telah memiliki perwakilan di hampir seluruh daerah di Indonesia siap untuk divaksin dan membantu pemerintah untuk mengawal kesuksesan vaksinasi massal di lapangan.

"Termasuk mencocokkan data warga. Bersama kalangan tenaga kesehatan, milenial dan influencer kami akan turut bergerak,” ujar Iswanto.

Tak hanya siap untuk divaksin, Kawan Vaksin kata Iswanto turut menyesalkan pernyataan dari anggota Anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning.

Sebagai pejabat negara, Ribka Tjiptaning dinilai seharusnya berpihak pada hasil penelitian ilmiah dan opsi yang dilakukan pemerintah.

Halaman
123
Penulis: Jumadi Mappanganro
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved