Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Ini Tegas Tolak Divaksin Covid-19

TRIBUNMANADO.CO.ID - Proses vaksinasi massal akan digelar pada 13 Januari 2021. Presiden RI Joko Widodo dan hampir seluruh pejabat pemerintahan di Indonesia menyatakan bersedia untuk menjadi yang pertama divaksin. Mereka siap divaksin bersama tenaga kesehatan.

Namun tidak demikian dengan anggota DPR RI dari Fraksi PDI perjuangan, Ribka Tjiptaning. Ia dengan tegas menolak untuk disuntik vaksin Covid-19.

Hal itu disampaikan Ribka dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Lalu, Ribka membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.

Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.

"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya.

"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.

Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.

Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat.

"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yang mana? Wong ada 5 macam, ada yg harga Rp 584 ribu, ada yang Rp 292 ribu, ada yang Rp 116 ribu ada yang Rp 540 ribu sampai Rp 1.080.400, ada Rp 2.100.000. Pasti yang murah untuk orang miskin," ucapnya.