Amerika Serikat
Pernyataan 10 Mantan Menteri Pertahanan Menjadi Kekuatan Luar Biasa Melawan Upaya Subversi Trump
Pernyataan sepuluh mantan menteri itu terlontarkan kala Presiden Donald Trump masih terus menyangkal kekalahan pemilihannya dari Joe Biden.
lihat foto
Kelompok mantan menteri pertahanan menegaskan dalam surat mereka bahwa upaya seperti yang dilakukan Trump "akan membawa kita ke wilayah yang berbahaya, melanggar hukum, dan melanggar konstitusi."
"Pejabat sipil dan militer yang mengarahkan atau melaksanakan tindakan semacam itu akan bertanggung jawab, termasuk kemungkinan menghadapi hukuman pidana, atas konsekuensi berat dari tindakan mereka di republik kita," bunyi surat itu.
Cohen, seorang Republikan yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah Presiden Bill Clinton, mengatakan kepada CNN di "Newsroom" tak lama setelah surat itu diterbitkan, bahwa langkah "yang sangat tidak biasa" itu dijamin mengingat "jalur inkonstitusional" yang telah diambil Trump terhadap negara itu.
"Surat itu benar-benar upaya kami untuk menyerukan kepada rakyat Amerika. Kami percaya mereka semua patriotik," terang mereka.
Mereka telah dituntun oleh presiden Trump untuk jalur inkonstitusional.
"Jadi kami merasa itu adalah kewajiban kami sebagai yang pernah bertugas di Departemen Pertahanan untuk mengatakan: Tolong kalian semua di Departemen Pertahanan, kalian telah bersumpah untuk mengabdi pada negara ini, Konstitusi ini, bukan kepada siapa pun yang memberikan," katanya.
Perry, seorang Demokrat yang juga menjabat sebagai menteri pertahanan di bawah Clinton, juga mengeluarkan pernyataan dalam sebuah tweet tentang surat itu pada Minggu malam waktu setempat (3/1/2021).
Ia mengatakan bahwa gagasan untuk pernyataan itu datang dari Cheney, seorang Republikan yang merupakan menteri pertahanan di bawah Presiden George HW Bush sebelum menjadi wakil presiden Presiden George W Bush.
“Masing-masing dari kita bersumpah untuk mendukung dan membela konstitusi. Sumpah itu tidak berubah sesuai dengan partai,” kata Perry.
Mantan menteri pertahanan mengakhiri surat mereka yang mendesak Departemen Pertahanan untuk "menahan diri dari tindakan politik apa pun" yang dapat merusak hasil pemilu atau membahayakan transisi ke pemerintahan baru.
"Kami menyerukan kepada mereka, dalam istilah yang paling kuat, untuk melakukan seperti yang telah dilakukan oleh banyak generasi Amerika sebelum mereka," kata surat itu.
"Tindakan terakhir ini sesuai dengan tradisi dan profesionalisme tertinggi angkatan bersenjata AS, dan sejarah transisi demokrasi di negara besar kita," pungkas pernyataan itu.
Baca juga: 7 Tahun Pemkot Surabaya, Bujuk Ahli Waris Rumah Kelahiran Soekarno, Akhirnya 2021 Dijual Rp 1,2 M
Baca juga: Ini 10 Manfaat Daun Serai, Dapat Menurunkan Kolesterol dan Obesitas
Baca juga: Sepeda Motor Pakai Knalpot Bising Langsung Dirusak di Tempat, Videonya Viral di Media Sosial
