Breaking News:

Organisasi Terlarang

Tjahjo: ASN Terlibat PKI, HTI dan FPI Terancam Dipecat, Ingatkan Sumpah Setia Kepada Pemerintah

Pemerintah bersikap tegas kepada setiap warga negara termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dengan organisasi

Editor: Aswin_Lumintang
TRIBUNNEWS.COM/IST/HO
Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bersikap tegas kepada setiap warga negara termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dengan organisasi terlarang yakni, Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) dilarang menjadi anggota organisasi masyarakat yang telah diputuskan pemerintah sebagai organisasi terlarang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo (Mafani Fidesya Hutauruk/Tribunnews.com)

Selain itu, ASN juga dilarang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan organisasi tersebut.

“ASN dilantik dan diambil sumpahnya untuk setia kepada pemerintahan yang sah, Pancasila, dan UUD 1945. Sehingga apabila ASN sebagai anggota aktif organisasi yang dilarang itu dilarang secara prinsip,” tegas Menteri Tjahjo dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Perayaan Pergantian Tahun Berjalan Sehat dan Kondusif, Kapolda Sulut Ucapkan Terima Kasih

Baca juga: Kondisi Jalanan di Kota Manado 7 Jam Jelang Tahun 2021

menyebutkan, organisasi itu adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta organisasi masyarakat yang baru saja dilarang pemerintah adalah Front Pembela Islam (FPI). 

Bagi ASN yang terlibat sebagai anggota, mengikuti kegiatan, hingga sekadar menggunakan atribut dari organisasi terlarang tersebut akan dikenakan sanksi.

Hal ini dikarenakan organisasi-organisasi tersebut sudah dilarang, sudah dibekukan, dan tidak boleh membuat kegiatan apa pun. 

“Indonesia adalah negara hukum. Apa yang menjadi keputusan pemerintah harus diikuti oleh seluruh warga negara, khususnya ASN,” jelas Tjahjo.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Bolsel, saat mengikuti upacara Sumpah Pemuda, Sabtu (28/10).
Aparatur Sipil Negara (ASN) Bolsel, saat mengikuti upacara Sumpah Pemuda, Sabtu (28/10). (FELIXTENDEKEN)

 

Pernyataan Menteri Tjahjo tersebut menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyatakan FPI sebagai organisasi masyarakat terlarang.

Dasar dari pelarangan FPI sebagai organisasi masyarakat tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved