Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Sosok Tokoh

Sosok KH Abdurrahman Wahid Ad Dakhil Alias Gus Dur, Presiden ke-4 RI, Peringatan Wafat 30 Desember

bdurrahman Wahid alias Gus Dur meninggal di Jakarta, 30 Desember 2009. Hari ini tepat 11 tahun kepergian Gus Dur.

Editor: Aldi Ponge
ISTIMEWA
KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur 

Selama menjabat, meski ada di pihak rezim, namun ia kerap melontarkan kritikan kepada pemerintah.

Misalnya ketika ia mengkritik proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia.

Hasilnya, hubungannya dengan pemerintahan Soeharto menjadi renggang.

Selama menjabat anggota MPR di periode pertamanya, Gus Dur fokus untuk mereformasi sistem Pendidikan pesantren.

Hasilnya, kualitas sistem pendidikan pesantren bisa meningkat, bahkan menandingi sekolah sekuler.

Ketika Soeharto mulai kehilangan kendali saat terjadi krisis moneter pada Juli 1997, Gus Dur diminta untuk melakukan reformasi Bersama Megawati dan Amien Rais.

Hasilnya, Soeharto akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998 digantikan B. J. Habibie.

Pasca lengsernya Soeharto, Gus Dur didorong untuk mendirikan partai politik. Hal itu dinilai menjadi satu-satunya cara untuk menandingi adidayanya Golkar dalam pemilu.

Akhirnya lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 7 Februari 1999. PKB langsung mengusung Gus Dur sebagai calon presiden saat itu.

Pada pemiu April 1999, Gus Dur akhirnya terpilih sebagai presiden keempat dengan 373 suara, mengalahkan Megawati yang hanya memperoleh 313 suara

Semasa menjabat, Gus Dur berhasil menyelesaikan beberapa konflik yang terjadi di Indonesia saat itu.

Misalnya pada 30 Desember, Gus Dur berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua supaya mereka tetap menggunakan nama Papua dan tetap menjadi bagian Indonesia.

Pada Maret 2000, Gus Dur juga melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Kemudian berselang dua bulan, pemerintah akhirnya meandatangani nota kesepahaman dengan GAM.

Gus Dur juga mengusulkan kebijakan yang cukup kontroversial. Ia sempat mengusulkan supaya TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut.

Halaman
1234
Sumber: TribunnewsWiki
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved