Reshuffle Kabinet
Pengamat: Jokowi dan Risma Langgar Etika Publik, Kalau Sayang Kursi Wali Kota Harusnya Tolak Mensos
Tri Rismaharini, Menteri Sosial yang baru menuai sorotan, karena masih merangkap jabatan sebagai Wali Kota Surabaya, sehingga
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Tri Rismaharini, Menteri Sosial yang baru menuai sorotan, karena masih merangkap jabatan sebagai Wali Kota Surabaya, sehingga di khawatirkan akan ada tugas dan tanggungjawab yang terabaikan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyoroti rangkap jabatan yang dilakukan oleh Tri Rismaharini. Risma saat menjabat sebagai Menteri Sosial sekaligus Wali Kota Surabaya.
Dedi menilai Presiden Joko Widodo tidak konsisten dalam menjaga etika publik terkait rangkap jabatan pejabat negara.
"Presiden dalam beberapa hal sering tidak konsisten, termasuk soal rangkap jabatan yang diemban Tri Rismaharini," ujar Dedi kepada Tribunnews.com, Kamis (24/12/2020).
Menurut Dedi, rangkap jabatan ini melanggar etika, meski mendapatkan izin dari Jokowi.
Dedi menilai hal ini dapat menimbulkan kesan Risma diperbolehkan oleh Jokowi karena sesama kader PDI-P.
"Bagaimanapun ada etika pejabat publik yang dilanggar, meskipun Presiden mengizinkan, jangan ada kesan untuk sesama kader PDIP hal semacam itu diperbolehkan," kata Dedi.
Risma, menurut Dedi, tidak memiliki kepekaan terhadap masalah sosial yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Menteri Sosial.
Baca juga: Rekomendasi HP Murah yang Cocok untuk Belajar Online, Mulai dari Xiaomi hingga Samsung
Baca juga: Kecelakaan Maut Truk Tabrak Truk, Kedua Pengemudi Tewas di Tempat, Korban Kaget Lihat Ini di Jalan
Baca juga: BMKG Prakiraan Cuaca Besok Jumat 25 Desember 2020: Sejumlah Wilayah Dilanda Hujan
Jabatan Menteri Sosial, menurut Dedi, sangat penting karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Indonesia.
"Dengan kondisi ini, Rismaharini tidak miliki kepekaan terhadap masalah yang lebih prioritas dibanding Wali Kota Surabaya, yakni hajat hidup seluruh warga negara karena ia telah mengambil sumpah menteri," tutur Dedi.
Jika masih ingin mengemban tugas sebagai Wali Kota Surabaya, Dedi menilai sebaiknya sejak awal menolak jabatan Menteri Sosial.
Menurut Dedi, langkah tersebut jauh lebih terhormat daripada mengemban dua jabatan publik yang strategis.
"Dengan mementingkan aktifitas walikota Surabaya, semestinya Rismaharini sejak awal menolak mengambil sumpah menteri, itu jauh lebih terhormat dibanding mengenyampingkan tanggung jawab mensos yang sudah pasti jauh lebih besar," kata Dedi.
Terlebih lagi, menurut Dedi, saat ini Kementerian Sosial memiliki tugas vital di masa pandemi Covid-19. Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Meski hanya dua bulan merangkap sebagai Menteri Sosial dan Wali Kota Surabaya, namun Dedi mempertanyakan komitmen Risma.
"Ini bukan soal waktu 2 bulan, tetapi soal komitmen. Mensos memiliki ritme kerja berbeda dengan kementerian lain karena berdampak langsung terhadap publik, terutama di masa pandemi," pungkas Dedi.
Seperti diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku masih merangkap jabatan sebagai Wali Kota Surabaya.
Risma mengaku telah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo untuk mengemban dua jabatan sekaligus. Dirinya mengaku akan pulang pergi Jakarta dan Surabaya selama merangkap jabatan.
"Mungkin karena masih merangkap Wali Kota untuk sementara waktu. Saya sudah izin ke presiden 'ndak apa-apa bu Risma pulang pergi," ucap Risma dalam sambutannya pada acara sertijab menteri sosial di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2020).
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Masih Jabat Wali Kota, Pengamat: Harusnya dari Awal Risma Tolak Jabatan Menteri Sosial, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/24/masih-jabat-wali-kota-pengamat-harusnya-dari-awal-risma-tolak-jabatan-menteri-sosial?page=all.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hendra Gunawan
