Breaking News:

Berita Minsel

Altin Sualang: Tahun 2020 Tingkat Kesulitan Kelola Keuangan Desa Naik Lima Kali Lipat

Pada tahun 2020 ini petunjuk teknis (juknis) terkait penggunaan anggaran di desa setidaknya direvisi berkali-kali

Tribun manado / Andrew Pattymahu
Altin Sualang saat menyerahkan BLT dandes kepada salah satu warga di Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minsel 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pada tahun 2020 ini petunjuk teknis (juknis) terkait penggunaan anggaran di desa setidaknya direvisi berkali-kali. 

Alhasil, akibat revisi itu pengelolaan keuangan di desa, tingkat kesulitannya makin bertambah.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Altin Sualang, Selasa (22/12/2020) mengatakan kesulitan itu meningkat empat sampai lima kali lipat dari tahun sebelumnya. 

"Sejak dikeluarkannya PMK nomor 205 tahun 2019 tentang dana desa, Kementerian Keuangan selanjutnya mengeluarkan PMK 35/2020 , 40/2020 dan 50/2020. Belum lagi Kementerian Desa," ujar dia.

Baca juga: Joune Ganda Ajak Masyarakat Lewati Natal dan Tahun Baru dengan Sederhana

Baca juga: Sebar Hoaks, Pria Pengangguran Ini Ditangkap Polisi

Baca juga: Operasi Lilin Samrat 2020, Kapolres Minahasa Tekankan Kedepankan Kemanusiaan dan Prokes

Permendes 11 tahun 2019, aturan ini direvisi sampai tiga kali menjadi Permendes 07/2020 dan 14/2020. Kemendagri yang belum lama merevisi Permendagri 113/2014 menjadi Permendagri 20/2018. 

"Perubahan juknis tersebut sangat terasa dampaknya bagi pemerintah desa," tambah mantan Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Minsel.

Lulusan strata dua Universitas Indonesia itu mengatakan aturan yang cepat berubah tersebut menuntut pemerintah desa untuk cepat menyesuaikan dalam memahami aturan tersebut. 

Baca juga: Sudah Habiskan Rp 50,1 Miliar, Tomohon Masih Masuk Zona Merah, Pasien Positif Kini Capai 1.006

Tapi kenyataannya tidak semua aparat desa memiliki standar yang sama dalam kemampuan memahami aturan yang cepat berubah. Belum lagi pandemi membuat terbatasnya mobilisasi termasuk instansi teknis mulai dari sosialisasi, supervisi sampai pada monitoring dan evaluasi. 

Kondisi ini diperparah dengan pelaksanaan tahun politik di banyak daerah yang menyita perhatian pemerintah desa itu sendiri, belum lagi terkotak-kotaknya masyarakat, perangkat desa dan BPD sehingga mempengaruhi proses pembahasan dan penetapan anggaran. 

Konsekuensinya jelas, juknis pengelolaan keuangan desa mengatur sangat ketat sampai pada ancaman pemotongan anggaran dana desa.

Pemerintah desa dituntut untuk lebih kreatif dan lebih berinisiatif untuk memahami aturan yang dikeluarkan. 

"Intinya pada tahun 2020 dibutuhkan energi super ekstra untuk melaksanakan anggaran di desa. Energi untuk memahami aturan, energi untuk menetapkan keputusan, energi untuk melaksanakan anggaran, energi untuk menyiapkan dokumen sampai pada energi mempertanggungjawabkan anggaran," pungkas birokrat muda ini.

Baca juga: BREAKING NEWS Yasti Soepredjo Mokoagow dan Herson Mayulu Resmikan Kotaku di Inobonto

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO:

Penulis: Andrew_Pattymahu
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved