Penanganan Covid
Epidemiolog Sebut Seharusnya Vaksin Covid-19 Digratiskan karena Pandemi Dianggap Bencana Nasional
Seperti yang diketahui sampai saat Indonesia masih berjuang melawan Covid-19. Hingga pemerintah pun terus menunggu perkembangan vaksin covid-19.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Seperti yang diketahui sampai saat Indonesia masih berjuang melawan Covid-19.
Hingga pemerintah pun terus menunggu perkembangan vaksin covid-19.
Namun terkait hal tersebut dari pakar Epidemiologi sebut seharusnya Vaksin Covid-19 digratiskan.
Baca juga: BMKG Prakiraan Cuaca 33 Kota Besok Selasa 15 Desember 2020: Banda Aceh dan Banjarmasin Hujan Petir
Baca juga: KUMPULAN Ucapan Selamat Hari Natal dalam 2 Bahasa, Indonesia & Inggris, Cocok Dibagikan ke Sosmed
Baca juga: Ditawari Presiden Jokowi Jadi Menteri Sosial, Ini Tanggapan Walikota Surabaya Tri Rismaharini
Epidemiolog dari Griffith Univerity Dicky Budiman sebut kondisi pandemi Covid-19 harusnya menjadi pertimbangan penting pemerintah.
Oleh sebab itu, seharusnya vaksin Covid-19 digratiskan lebih dulu untuk seluruh kalangan.
Karena menurut Dicky, pandemi Covid-19 saat ini masih berstatus bencana non alam nasional.
"Dalam kondisi pandemi vaksinnya juga harusnya gratis untuk semua masyarakat," ujar Dicky, Senin (14/12/2020).
Hal itu juga, menurutnya, perlu dilakukan dengan pertimbangan strategi kekebalan komunitas (herd immunity) yang ingin dicapai pemerintah.
Namun, menggratiskan vaksin Covid-19 menurut Dicky juga memiliki batas waktu, yakni hingga saat situasi pandemi di Indonesia berangsur membaik.
"Kecuali sudah dinyatakan bukan bencana nasional," tegas Dicky.
Dia menjelaskan, sedianya dalam situasi pandemi, vaksin memang harus diberikan dalam dua prinsip dasar.
Keduanya yakni, secara gratis sehingga dapat diakses semua orang dan semua pihak.
Sedangkan prinsip kedua adalah sukarela.
"Kalau di Indonesia, sebaiknya dua prinsip ini dilakukan jika sudah dicabut status bencana nasional (Covid-19)," tambah Dicky.
Diberitakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan vaksinasi untuk Covid-19 akan dilakukan pada 107 juta orang dengan rentang usia 18-59 tahun.
Dari jumlah target penerima vaksinasi itu, hanya 30 persen di antaranya yang akan mendapatkan vaksin melalui program pemerintah, alias gratis.
Sisanya, sebanyak 70 persen, diproyeksikan dapat melakukan vaksinasi secara mandiri atau berbayar.
Beberapa rumah sakit swasta, seperti RSU Bunda Jakarta dan RS Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, diketahui sudah membuka pre-order untuk mendapatkan vaksin Covid-19 secara mandiri.
Direktur RS UII Yogyakarta, Widodo mengatakan, untuk harga vaksin berkisar antara Rp 450.000 sampai Rp 500.000 per dosis suntikan.
Sementara itu, informasi mengenai pre-order vaksin Covid-19 dari RSU Bunda Jakarta bisa dilihat di akun Instagram @rsubundajakarta.
"Pelaksanaan vaksinasi, jenis vaksin, dan harga, menunggu keputusan dari Pemerintah," tulis akun @rsubundajakarta melalui unggahannya di Instagram pada Sabtu (12/12/2020).
Tidak bisa digratiskan semuanya
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyebut anggaran yang harus disiapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak sedikit.
Selain anggaran vaksinasi, juga diperlukan biaya untuk menyiapkan rumah sakit, alat pelindung diri, dana bantuan sosial dan lainnya.
Hal ini disampaikan Nadia guna menanggapi kritik masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19 mandiri atau berbayar.
"Fiskal kita kan masih diperlukan juga anggaran untuk RS, APD, layanan kesehatan lainnya," kata Nadia, Minggu (13/12/2020).
Nadia berujar, seandainya seluruh biaya vaksinasi digratiskan, maka anggaran penanganan pandemi Covid-19 berpotensi membengkak.
Sementara, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih minus.
Oleh karenanya, mengenai kemungkinan vaksinasi Covid-19 digratiskan total, Nadia belum dapat memastikan.
"Pemerintah akan menimbang dari berbagai aspek ya," ujarnya.
Menurut Nadia, hingga saat ini belum ada kepastian tentang harga vaksin Covid-19.
Hal ini masih akan terus dibahas para pemangku kepentingan.
Namun demikian, ia memastikan, masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi akan dibantu dalam proses vaksinasi.
Masyarakat ini termasuk dalam kelompok rentan yang diprioritaskan pemerintah dalam vaksinasi.
"Kalau masyarakat sosial ekonominya kurang pasti akan ditanggung pemerintah," kata Nadia.
(TribunnewsWiki.com/Restu, Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Epidemiolog: Untuk Kondisi Pandemi di Indonesia, Vaksin Covid-19 Sebaiknya Digratiskan Dulu", https://nasional.kompas.com/read/2020/12/14/09484921/epidemiolog-untuk-kondisi-pandemi-di-indonesia-vaksin-covid-19-sebaiknya.
