Direncanakan Disalurkan Secara Gratis, Ini 6 Jenis Vaksin Covid-19 Yang Akan Digunakan di Indonesia
Ada sebanyak enam jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Ada sebanyak enam jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia.
Meski demikian, harga vaksin Covid-19 yang nantinya beredar di Indonesia belum ditentukan oleh pemerintah.
Terkait hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah merencanakan untuk menyalurkan vaksin tersebut secara gratis.
.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmidzi, pada Minggu, (13/12/2020).
Produsen vaksin Covid-19. kata Siti, sudah mengungkapkan harga produknya, tetapi hal itu tidak bisa menjadi acuan.
"Pemerintah belum menetapkan harga dari vaksin Covis-19 yang akan digunakan di Indonesia. Informasi yang beredar saat ini tidak dapat dijadikan rujukan," kata Siti dikutip dari Kompas.
Oleh karena itu, Siti meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan pemerintah terkait harga vaksinasi Covid-19 secara mandiri.
"Informasi resmi akan dapat diakses di situs kemkes.go.id, dan covid-19.go.id," kata dia.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan PT Bio Farma (Persero), Astra Zeneca, China National Pharmaceitical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd, sebagai produsen-produsen vaksin yang dapat digunakan di Indonesia.
Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac tiba dari Cina di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, banten, pada Minggu (6/12/2020) malam.
Rencananya akan ada 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin.
Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 32 juta orang gratis dan 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin.
Biaya vaksinasi masyarakat kurang mampu digratiskan
Siti memastikan pemerintah akan menanggung biaya vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi.
Hal ini disampaikan untuk merespons kritik masyarakat mengenai vaksin Covid-19 jalur mandiri atau berbayar. "Kalau masyarakat sosial ekonominya kurang pasti akan ditanggung pemerintah," kata Siti
Nadia menyebutkan pemerintah memang berencana untuk tidak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total.
Hanya kalangan tertentu yang akan divaksinasi cuma-cuma seperti tenaga kesehatan, pemberi pelayanan publik dan kelompok rentan.
Masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi, kata Nadia, termasuk dalam kelompok rentan.
"Proporsi ini juga masih terus di dalam pembahasan ya, belum final, jadi masih berkembang. Nanti akan diinformasikan kalau sudah pasti," ujarnya.
Vaksin Covid-19 yang dikembangkan perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Moderna
Vaksin Covid-19 yang dikembangkan perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Moderna (JOEL SAGET / AFP)
Ia menyebutkan seandainya vaksin digratiskan secara total, anggaran negara akan membengkak.
Sebab, selain vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan dana untuk layanan rumah sakit, alat pelindung diri (APD), hingga bantuan sosial masyarakat. "Sementara kan pertumbuhan ekonomi kita minus," kata dia.
Oleh karenanya, kata Nadia, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat terkait hal ini.
"Jadi di masa pandemi kita mengajak semua berperan serta," kata dia.
Pengusaha didorong berperan aktif
Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajak pengusaha untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mendorong para pelaku dalam negeri untuk bekerja sama terkait pengadaaan vaksin Covid-19, khususnya yang bersifat mandiri.
"Pengusaha ikut bergotong royong untuk pengadaan vaksin," kata Arya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Minggu (13/12/2020).
Lebih lanjut Arya menjelaskan para pengusaha dapat turut membantu pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 mandiri kepada para karyawannya.
"Ajakan kita agar para pengusaha membeli vaksin mandiri untuk karyawannya," ujar dia.
Juru Bicara Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan kedatangan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 tahap pertama dari Sinovac pada 6 Desember 2020, menarik perhatian masyarakat.
“Saat ini, selagi proses evaluasi izin penggunaan dari Badan POM berjalan, pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ,” tutur Bambang, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (13/12/2020).
Namun, di lapangan mulai beredar iklan atau promo mengenai pre-order vaksinasi Covid-19 jalur mandiri yang beredar di sosial media, dari beberapa Fasilitas Kesehatan.
Bambang menegaskan pemerintah masih menyelesaikan skema pelaksanaan vaksinasi Covid-19 baik untuk kebutuhan program bantuan pemerintah maupun kebutuhan mandiri.
Bio Farma juga belum melaksanakan sistem pelayanan pre-order untuk vaksinasi Covid-19 jalur mandiri dalam bentuk apa pun, baik untuk keperluan fasilitas kesehatan maupun untuk perorangan.
“Saat ini, Bio Farma masih mengembangkan sistem yang akan digunakan untuk pemesanan pre-order vaksinasi Covid-19 khususnya untuk jalur mandiri, dan hingga saat ini, belum ada ketentuan maupun pengaturan teknis dari pemerintah terkait hal tersebut,” kata dia.
Hal terpenting adalah vaksinasi Covid-19 tetap menunggu izin penggunaan dari Badan POM.
Mengenai penyediaan layanan vaksinasi Covid-19 seperti rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, masih dilakukan proses pendaftaran dan verifikasi, untuk jalur mandiri, melalui asosiasi–asosiasi resmi.
Mengenai adanya inisiatif, dan kebutuhan untuk mempersiapkan dari awal masyarakat yang berminat vaksinasi, Bio Farma mengimbau penyedia layanan kesehatan untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait petunjuk teknis pelaksanaan pemesanan Pre-Order vaksinasi Covid-19 jalur mandiri.
“Untuk keterangan lebih lanjut, silakan untuk menghubungi email resmi Bio Farma, mail@biofarma.co.id,” kata dia.
