Bank Indonesia
BI: Optimalisasi Belanja Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi Sulut
Optimalisasi belanja pemerintah daerah bisa mendorong pemulihan ekonomi Sulut di tengah pandemi Covid-19
Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: David_Kusuma
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Optimalisasi belanja pemerintah daerah bisa mendorong pemulihan ekonomi Sulut di tengah pandemi Covid-19.
"Belanja pemerintah perlu terus didorong terutama pada program yang mendorong konsumsi warga seperti belanja bantuan sosial," kata Kepala Perwakilan BI Sulut, Arbonas Hutabarat kepada Tribun Manado, Jumat (11/12/2020).
Selain itu, kata Arbonas, semakin banyak program jangka pendek pemerintah daerah yang mengucurkan dana tunai bagi warga seperti program padat karya akan meningkatkan
konsumsi rumah tangga.
"Pada akhirnya akan menggairahkan sektor rill," ujarnya.
Baca juga: Sudah Raih Kemenangan, Pasangan Berkah Akan Fokus Jalankan Program 100 Hari
Baca juga: Tatong Bara Ucapkan Selamat kepada Sachrul-Oskar Menang Pilkada 2020 Berdasarkan Hitung Cepat
Baca juga: BREAKING NEWS: Pasangan Berkah Gelar Konferensi Pers Rayakan Kemenangan Via Hitung Cepat
Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong belanja pemda ialah mempercepat dan mengoptimalkan proses lelang dari awal tahun.
Katanya, realisasi belanja barang dan belanja modal tidak hanya berfungsi untuk menggerakkan perekonomian dari sisi konsumsi pemerintah namun juga ikut mendorong kinerja perekonomian sebagai dampak multiplier effect.
"Hal ini perlu diperhatikan mengingat belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan perekonomian," jelas dia.
Meskipun demikian, optimalisasi belanja pemerintah di daerah mendapat tantangan seiring turunnya jumlah Dana Transfer dan Dana Desa (TKDD).
Baca juga: Kapolda Sulut Pantau Pengamanan Kotak Suara di PPK Airmadidi
Total anggaran pemerintah pada tahun 2020 mencapai Rp 27 triliun baik yang bersumber dari APBN, maupun APBD kabupaten kota.
Untuk tahun 2021, anggaran pemerintah belanja K/L mengalami kenaikan sebesar 29,5 persen (yoy).
Namun, belanja APBD provinsi dan APBD kabupaten kota pada tahun 2021 berisiko mengalami penurunan seiring adanya penurunan anggaran TKDD sebesar 5,76 persen (yoy).
Tantangan lainnya jalan terbatasnya Penerimaan Asli Daerah (PAD di tengah pemulihan ekonomi.
"Pajak, retribusi dan penerimaan daerah lainnya tak akan maksimal karena sektor usaha terpukul Covid-19," katanya.(ndo)
Baca juga: Sosok Denny Indrayana, Pernah Dipercaya SBY dan Jadi Pengacara Prabowo-Sandi, Diklaim Menang Pilgub
SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO:
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/kepala-perwakilan-bi-sulut-arbonas-hutabarat-pemulihan-ekonomi.jpg)