Breaking News
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Info Menarik

Besaran Gaji Petugas Penyelenggara Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19, Terapkan Protokol Ketat

Penyelenggara itu terdiri dari panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemunguatan suara ( PPS) tingkat desa/kelurahan, dan KPPS tingkat TPS.

Editor: Alexander Pattyranie
Isvara Savitri/tribun manado
TPS 05 Wenang Selatan Tertib, Tempat Mor Bastian Memilih 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Hari ini Rabu 9 Desember 2020 digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Para pelaksana melakukan pemungutan suara sejak pagi hingga sore hari di masing-masing daerah.

Tahun ini Pilkada dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Mengingat saat ini masih dalam pandemi Covid-19.

Sebanyak 270 daerah yang ikut menyelenggarakan pesta demokrasi.

Daerah tersebut terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia.

Ilustrasi pilkada 2020
Ilustrasi pilkada 2020 (Tribunnews)

Pilkada serentak telah dipersiapkan sematang mungkin.

Jauh-jauh hari sebelum pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) telah merekrut sejumlah

penyelenggara pemilu ad hoc.

Ada sederet panitia penyelenggara.

Penyelenggara itu terdiri dari panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemunguatan suara ( PPS)

tingkat desa/kelurahan, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tingkat TPS.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum ( KPU) yang diterima Kompas.com dari Komisioner

KPU Hasyim Asy'ari, per 17 November 2020, ada 21.210 anggota PPK dan 12.726 sekretariat PPK.

Jumlah ini tersebar di 4.242 kecamatan yang menggelar Pilkada.

Sementara itu, anggota dan sekretariat PPS masing-masing berjumlah 140.241 orang.

Angka ini tersebar di 46.747 desa.

Kemudian, anggota KPPS dan perlindungan masyarakat (Linmas) atau pengaman TPS yang

bertugas total mencapai 2.690.451 orang. Jumlah ini tersebar di 298.939 TPS.

Mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Pilkada 2020, masa kerja penyelenggara pemilu ad hoc tidak semuanya sama.

Masa kerja PPK hampir mencapai 7 bulan, terhitung sejak 15 Juni 2020 hingga 31 Januari 2021.

Rentang waktu ini sama dengan masa kerja PPS.

Namun, untuk KPPS atau petugas TPS, masa kerjanya lebih pendek, yakni satu bulan terhitung

sejak 24 November sampai 23 Desember 2020.

Lalu, berapakah upah para penyelenggara pemilu ad hoc?

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, besaran honor setiap penyelenggara

pemilu ad hoc telah diatur dalam Surat Menteri Keuangan.

Jumlah upah disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap daerah penyelenggara Pilkada.

Surat Menteri Keuangan pun hanya mengatur besaran upah maksimal.

"Daerah menyesuaikan sesuai kemampuan masing-masing," kata Ilham kepada Kompas.com, Rabu (09/12/2020).

Berikut honorarium PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan Surat Menteri Keuangan yang

diterima Kompas.com dari Ilham Saputra:

Surat Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2020 mengatur honorarium:

1. PPK

Ketua: Rp 2.500.000 setiap orang/bulan

Anggota: Rp 2.200.000 setiap orang/bulan

Sekretaris: Rp 1.850.000 setiap orang/bulan

Pelaksana/staf administrasi dan teknis: Rp 1.300.000 setiap orang/bulan

2. PPS

Ketua: Rp 1.500.000 setiap orang/bulan

Anggota: Rp 1.300.00 setiap orang/bulan

Sekretaris: Rp 1.150.000 setiap orang/bulan

Staf/pelaksana: Rp 1.050.000 setiap orang/bulan

Surat Menteri Keuangan Nomor 735 Tahun 2019 mengatur honorarium:

3. KPPS

Ketua: Rp 900.000 setiap orang/bulan

Anggota: Rp 850.000 setiap orang/bulan

Pengaman TPS/Satlinmas: Rp 650.000/bulan

Oleh karena Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19, KPU memastikan bahwa

seluruh petugas di TPS bebas dari virus, dibuktikan dengan hasil rapid test.

Sehari jelang pemungutan suara Ketua KPU Arief Budiman mengakui pihaknya menerima

beberapa laporan adanya petugas KPPS reaktif Covid-19 setelah dilakukan tes.

Mereka yang reaktif dipastikan akan diganti oleh petugas yang sehat.

"Kalau mereka tidak bebas dari virus Covid-19 saya minta mereka dilakukan penggantian," kata Arief

di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa (8/12/2020).

KPU pun telah merancang sejumlah protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di TPS untuk petugas,

mulai dari kewajiban memakai masker, face shiled, anjuran mencuci tangan sesering mungkin,

menjaga jarak, hingga membawa alat tulis masing-masing.

(Kompas.com)

BERITA TERPOPULER :

Baca juga: Gadis Tamat SD Ini Dirayu, Diajak Berhubungan hingga 5 Kali Lalu Diberi Rp 50 Ribu

Baca juga: Link Pantau Hasil Pemungutan Suara Pilkada 2020 di Semua Daerah Pemilihan, Manado hingga Surabaya

Baca juga: Pria Berinisial DS Dimutilasi, Potongan Tubuh Tanpa Kepala dan Kaki, Ditemukan di Dua Tempat Berbeda

TONTON JUGA :

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Berisiko Terpapar Covid-19, Petugas Penyelenggara Pilkada 2020 Dapat Gaji Berapa?"

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/09/12423551/berisiko-terpapar-covid-19-petugas-penyelenggara-pilkada-2020-dapat-gaji.

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved