Breaking News:

Terkini Daerah

Kejati Sulut Gelar Penyuluhan Hukum di SMK Negeri 1 Tomohon, Ingatkan Soal Pengelolaan Dana Bos

Kejati Sulut melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) di SMK Negeri 1 Tomohon.

Foto istimewa
Kejati Sulut Gelar Penyuluhan Hukum di Tomohon, Ingatkan Soal Pengelolaan Dana Bos 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) di SMK Negeri 1 Tomohon.

Penerangan dan Penyuluhan Hukum ini dilakukan kepada para Kepala SMA/SMK, Bendahara Sekolah dan Bendahara Dana BOS.

Kasi Penerangan Hukum Theodorus Rumampuk, SH. MH dan Kasi Teknologi Informasi dan Produksi Sarana Intelijen Advani Fahmi Ismail, SH mewakili Asisten Intelijen Kejati Sulut Stanley Yos Bukara, SH.MH bertindak sebagai Narasumber dalam kegiatan ini.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulut di Tomohon dan Minahasa Drs. Jois Rumengan berterima kasih kepada tim Penerangan Hukum Kejati Sulut atas diselenggarakannya Penerangan dan Penyuluhan hukum sehingga sangat bermanfaat bagi para warga yang ada di SMA/SMK di kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon.

"Semoga kegiatan yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tomohon ini dapat bermanfaat bagi Kepala SMK/SMA se Kota Tomohon untuk dapat memahami tentang hukum sehingga dapat melakukan pengelolaan dana BOS atau Dana bantuan lainnya secara tertib administrasinya,"jelasnya.

Dia pun berharap agar kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan di Kota Tomohon dan Minahasa sehingga  tentunya para pendidik dapat mengetahui perkembangan tetang aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Peran Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia menjadi topik pembahasan dalam materi Penyuluhan dan Penerangan Hukum program BINMATKUM ini, termasuk di dalamnya materi tentang Pengenalan hukum, Tupoksi Kejaksaan RI dalam pemberantasan Tipikor,

peraturan tentang Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kiat-kiat pengelolaan dana BOS berdasarkan Juknis dan aturan hukum yang berlaku serta materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.

Kasipenkum Hukum Theodorus Rumampuk berharap dengan adanya kegiatan ini para Kepala SMA/SMK, Bendahara Sekolah dan Bendahara dana BOS dapat mengetahui aturan-aturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

"Semoga para Pendidik ini dapat mengelola dana BOS ataupun Bantuan Sekolah lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada dan tidak bertentangan dengan aturan hukum," jelasnya.

"Kenali hukum, jauhi hukuman" agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang berdampak pada tindak pidana korupsi," ujar Rumampuk

Pelaksanan Kegiatan ini menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dengan melakukan tes suhu tubuh, cuci tang

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala SMK Negeri 1 Tomohon Dra. Ainun M. Saleh, Koordinator, Pengawas pada Cabang Dinas Dikda Tomohon-Minahasa, dan Kepala Seksi SMA/PKLK  pada Cabang Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulut di Tomohon dan Minahasa.

Berita Terkini Tribunmanado:

Baca juga: Ramalan Keuangan Besok Senin 7 Desember 2020, Cancer Pastikan Finansial, Leo Perhatikan Saldo

Baca juga: KPU Bolmong Imbau Warga Tak Takut Memilih, KPPS Positif Tidak bertugas

Baca juga: Ramalan Zodiak Besok Senin 7 Desember 2020, Sifat Baik Sagitarius Akan Membawa Banyak Momen Bahagia

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:

Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved