Sandiaga Uno Paling Kuat Gantikan Edhy Prabowo, Pak Jokowi Punya 2 Pilihan, Profesional atau Parpol

TRIBUNMANADO.CO.ID - Edhy Prabowo telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Nama-nama sudah paling ramai dibicarakan terutama dari kalangan partai politik.

Sejumlah kader dari Partai Gerindra disebut masuk dalam bursa untuk menjadi Menteri KKP.

Namun, dari sekian banyak kader yang disebut, nama Sandiaga Uno masih menjadi kandidat terkuat menggantikan posisi Edhy Prabowo sebagai Menter Kelautan dan Perikanan (KKP).

Edhy Prabowo telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sederet nama diprediksi akan menjadi pengganti Edhy Prabowo di kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Hal ini dinilai masih akan mendapatkan campur tangan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra yang menjadi partai pengusung Edhy.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Ujang Komarudin, menduga pengganti Edhy Prabowo masih berasal dari partai yang sama.

"Namun semuanya tergantung Prabowo Subianto," kata Ujang saat dikonfirmasi, Kamis (26/11/2020).

Menurut dia, Jokowi kemungkinan tetap menunjuk politikus Gerindra sebab jatah partai itu di kabinet pemerintahan Jokowi memang dua orang.

Satunya lagi diisi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Bisa saja kursi menteri pengganti Edhy Prabowo akan diberikan ke kader Gerindra yang lain," ujarnya.

Lalu siapa saja kader Gerindra yang berpotensi gantikan Edhy Prabowo jadi menteri KKP.

Ujang menyebut sejumlah nama diantaranya :

• Wakil Ketua Dewan Pembina Sandiaga Uno

• Wakil Ketua Umum bidang Luar Negeri Fadli Zon

• Wakil Ketua Umum bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan dan

• Pemenangan Pemilu: Sufmi Dasco Ahmad

• Wakil Ketua Umum bidang Pertahanan dan Keamanan: Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun

• Wakil Ketua Umum bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan: drg Putih Sari

• Wakil Ketua Umum bidang Pengabdian Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sumarjati Arjoso

• Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad muzani

Menurut Ujang, posisi Menteri KKP sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kata dia, Jokowi bisa saja mengambil keputusan memberikan posisi itu kepada orang dari parpol selain Gerindra, atau kepada kalangan profesional.

Sandiaga Calon Kuat

Meski demikian, informasi yang diperoleh Tribunnews.com nama Sandiaga Uno dianggap berpeluang kuat menggantikan Edhy Prabowo jika pilihannya harus dari Partai Gerindra.

Sandiaga Uno dianggap sebagai 'orang dekat' Prabowo.

Presiden Jokowi juga disebut 'nyaman' dengan sosok Sandiaga Uno.

Dengan latar belakang pengusaha dan saat ini fokus memajukan UMKM, Sandiaga Uno dianggap tepat untuk menjadi Menteri KKP.

Meskipun di media sosial, ramai 'gurauan' dari netizen untuk mengangkat Fadli Zon jadi menteri Jokowi.

Fadli Zon selama ini dikenal gencar mengkritik kebijakan Jokowi.

Bahkan sejak kemarin, nama Fadli Zon trending dibicarakan netizen di media sosial.

Tunggu Jokowi

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut partainya menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Kami dari Partai Gerindra tidak mencampuri dan kami tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden," ujar Dasco di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Dasco menyebut, penentuan kursi menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi.

"Itu adalah hak prerogatif presiden dan kami belum bicara atau mendapatkan kabar lebih lanjut mengenai itu (kursi Menteri Keluatan dan Perikanan)," ucap Dasco.

Pandangan lain

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memprediksi posisi menteri KKP akan kembali diisi oleh orang dari partai politik.

Hanya saja tidak dari Partai Gerindra lagi.

"Kalau saya memprediksi kemungkinan besar akan diisi dari parpol, tetapi dari partai yang lain (bukan Gerindra, - red). Nampaknya kecil kemungkinannya, karena presiden nampaknya ingin memperbaiki KKP," ujar Hendri, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (26/11/2020).

Hendri mengatakan hal tersebut bisa jadi membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan jatah di kementerian lain bagi Gerindra.

Menurutnya tak aneh apabila Jokowi tetap memberikan 'jatah' kepada Gerindra meski satu kadernya sudah terbukti melakukan korupsi, karena pertimbangannya adalah menjaga keseimbangan pemerintahan.

"Jadi kalaupun (posisi menteri KKP) diberikan kepada parpol, kemungkinan bukan dari Gerindra. Dan misalnya pak presiden mau memberikan jatah kepada Gerindra, mungkin akan diberikan ke kementerian yang lain. Kenapa sudah korupsi tetap dapat jatah? Ya itukan hak prerogatif presiden juga untuk menjaga keseimbangan pemerintahan," jelasnya.

Namun di sisi lain, Hendri tak menutup kemungkinan Jokowi dapat berpaling kepada profesional untuk mengisi posisi Edhy Prabowo.

"Siapa yang berpeluang jadi penggantinya, ya itu haknya Pak Jokowi. Pak Jokowi selalu punya dua pilihan, mau dari profesional atau dari parpol," kata dia.

"Lantas apa profesional berpeluang? Ya sangat berpeluang, karena ada nama Susi Pudjiastuti dan lain sebagainya," imbuh Hendri.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan Perizinan Tambak, Usaha dan/atau Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020.

Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya.
Mereka yaitu Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin (AM). Mereka bersama Edhy ditetapkan sebagai diduga penerima.

Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

Penetapan tersangka terhadap keenam orang tersebut bermula dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu (25/11/2020) sekira pukul 00.30 WIB di beberapa tempat, yaitu Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com