Breaking News:

Opini

Politik Doa dan Politik Uang, Serupa tapi Tidak Sama

Politik doa dan politik uang, dua praktik politik yang serupa tetapi tidak sama. Dampak negatif keduanya terhadap kualitas demokrasi bisa sama

Editor: Aswin_Lumintang
kontan.co.id
Ilustrasi politik uang 

Oleh: Sulaiman Mappiasse

(Dosen IAIN Manado)

POLITIK doa dan politik uang, dua praktik politik yang serupa tetapi tidak sama. Dampak negatif keduanya terhadap kualitas demokrasi bisa sama, meskipun beda dalam perspektif hukum.

ilustrasi berdoa
ilustrasi berdoa (Dakwatuna via tribunjabar.id)

Politik doa dapat memengaruhi kemurnian dan kualitas pilihan rakyat, khususnya ketika praktik ini dilakukan oleh tokoh agama yang memiliki modal sosial dan budaya kuat di tengah umatnya. Bedanya, hukum tidak secara eksplisit melarang politik doa. Ada larangan untuk menggunakan rumah ibadah sebagai media kampanye, misalnya. Tetapi tidak ada larangan bagi siapa pun untuk mendoakan seorang kontestan di ruang publik.

Politik doa adalah praktik politik yang banyak dilakukan para tokoh agama dan politik menjelang pilkada. Biasanya, sekelompok tokoh agama berkumpul atau dikumpulkan untuk memanjatkan doa bersama. Inti dari doa ini adalah harapan kemenangan bagi calon yang didoakan.

Tentu saja, saling mendoakan untuk kebaikan, apalagi kebaikan bersama, adalah tindakan terpuji dan perlu terus dibudayakan di tengah masyarakat kita.

Tetapi tatkala itu dilakukan di ruang publik, disebar luas melalui media, termasuk media sosial, dalam masa kampanye pilkada, doa menjadi sesuatu yang ‘berbeda’ dalam perspektif demokrasi.

Untuk memahami argumen ini dengan baik, penulis menghadirkan sosiolog dan aktivis Prancis, Pierre Bourdieu. Di Indonesia, nama ini lebih sering disebut dalam perbincangan soal kebiasaan dan keyakinan; populer dengan istilah habitus dan doxa.

Namun dalam kesempatan ini, teori Bourdieu (1930-2002) yang relevan untuk isu yang sedang kita bicarakan adalah teori konversi modal, yaitu modal ekonomi, sosial, dan budaya. Menurutnya, ketiga jenis modal ini menjadi incaran dan kekuatan setiap orang dalam relasi dan interaksi sosial. Misalnya, pengusaha dominan dalam modal ekonomi, politisi dan pejabat kuat dalam modal sosial karena jejaring luas, dan para intelektual, termasuk rohaniawan, menonjol dalam modal budaya.

Baca juga: Pimpin Upacara Peringatan Hari Guru Nasional, Ini Pesan Bupati Depri Pontoh

Baca juga: Penangangan Covid di Papua, Pemerintah Bakal Latih Tenaga Kesehatan untuk Operasikan Alat Tes PCR

Baca juga: Edhy Prabowo Pamit Pergi ke Amerika, Pulang Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Arahan Prabowo Subianto

Yang menarik, menurut Bourdieu, jenis modal yang berbeda ini dapat dikonversi ke dalam modal ekonomi atau sebaliknya. Lebih dari itu, kebanyakan orang berjuang mengonversi jenis modal yang dimilikinya ke dalam modal ekonomi atau uang. Makin mudah sebuah bentuk modal dikonversi ke dalam rupiah, makin kuat posisi pemiliknya dalam hirarki sosial dan kekuasaan.

Para rohaniawan, seperti pendeta, pastor, dan ustaz atau kyai, kebanyakan tidak memiliki modal ekonomi yang kuat. Namun demikian, mereka adalah kelompok yang memiliki kekuatan budaya, sosial dan politik yang besar. Mereka adalah tokoh yang diteladani dan didengar umat. Tidak heran, mereka sering berkolaborasi dengan para politisi dan pemodal, bahkan ada yang menjadi politisi dan pengusaha. Keterlibatan rohaniawan dalam partai politik dan bisnis merupakan tindakan sadar yang dilakukan untuk memudahkan proses konversi modal ke dalam kekuatan uang.

Demokrasi adalah sistem yang mengedepankan kebebasan dan kemurnian pilihan seseorang. Adanya tokoh agama terlibat langsung dalam mendukung kontestan tertentu merupakan ancaman bagi independensi setiap warga dalam menentukan pilihan. Meskipun itu dalam bentuk doa di ruang publik. Itu dapat mengurangi nilai pilihan mereka dalam perspektif demokrasi.

Sungguh baik apa yang dicontohkan oleh seorang rohaniawan dari India, Sadhguru. Setiap ditanya soal pilihan, dia selalu menolak untuk mengungkapkannya, apalagi secara terang-terangan terlibat dalam politik doa dalam pesta demokrasi. Alasannya sederhana, bocoran pilihannya dapat merusak kebebasan umatnya untuk memilih sesuai dengan hati nurani dan pandangannya sebagai warga negara yang bebas. Mereka semua sebaiknya diberi ruang dan kesempatan untuk bertindak sebagai pemimpin bagi dirinya. Menjadi pemimpin bagi dirinya hanya bisa diwujudkan melalui tindakan memilih wakil sebagai pemimpin dengan cara murni dan bersih sesuai hati nurani dan pikiran mereka masing-masing.

Karena itu, doa untuk para kontestan sebaiknya disampaikan dalam kesunyian saja sampai pesta demokrasi berakhir demi menjaga kualitas suara rakyat. Atau, saat berdoa secara terbuka, sebaiknya doa diperuntukkan bagi semua calon yang berkompetisi, bukan hanya calon tertentu. Dengan demikian, tokoh agama secara tidak langsung sudah berpartisipasi mengurangi kerawanan selama musim pilkada.

Demokrasi sehat perlu terus diperjuangkan karena negara dan bangsa ini sangat membutuhkan para pemimpin, wakil rakyat, yang memiliki integritas dan kualitas istimewa. Kami yakin bahwa pemimpin seperti itu bisa muncul hanya melalui pilihan rakyat yang lahir dari hati dan pikiran yang jernih.

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved