Rizieq Shihab
Foto Rizieq Shihab Terbaring di Rumah Sakit dan Tidak Mau di Test Swab, Ada Gubernur Anies
Semua yang dilakukan Habib Rizieq Shihab pasti menyita perhatian publik. Apalagi terkait sikapnya yang selalu berlawanan dengan aturan
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Semua yang dilakukan Habib Rizieq Shihab pasti menyita perhatian publik. Apalagi terkait sikapnya yang selalu berlawanan dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Karena itu, foto yang menyatakan Habib Rizieq sakit pun langsung heboh dan menarik perhatian netizen.
Foto tersebut pun menimbulkan kontroversi baru pasalnya akhir-akhir ini pihak Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut menolak untuk menjalani tes swab.
Dari foto yang beredar, Habib Rizieq terlihat terbaring di ranjang rumah sakit, mengenakan baju putih.
Dalam foto tersebut tampak dua paramedis dengan berpakaian alat pelindung diri (APD) lengkap memeriksa pasien tersebut.
Sementara juga tampak sosok pria yang menyerupai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang menjenguk pasien tersebut.
Tak hanya sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu saja tampak di dalam foto, juga ada sosok Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif.
Setelah ditelisik melalui Google Image dan penelusuran di dunia maya, dapat diduga foto ini merupakan foto rekayasa.
Wagub DKI Sebutkan Denda Maksimal: Tidak Boleh Menolak
Baca juga: DPRD dan Pemkab Bolmong Sepakati KUA-PPAS APBD Bolmong Tahun Anggaran 2021
Baca juga: Menteri Edhy Prabowo Ditangkap Novel Baswedan, Ferdinand Hutahaean: Mas Ganjar Pranowo Waspada Mas
Baca juga: Daftar Harga iPhone Terbaru Akhir Bulan November 2020, iPhone 7 Plus hingga iPhone 11 Pro Max
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, memberikan tanggapan soal Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab yang menolak untuk melakukan swab test Covid-19.
Ahmad Riza Patria mengatakan, ketentuan swab test sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
Ia menambahkan jika ada masyarakat yang menolak swab test akan dikenai denda.
"Swab memang ada ketentuan di Perda, tidak boleh menolak. Termasuk divaksin juga tidak boleh," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (24/11/2020).
Adapun denda bagi masyarakat yang menolak yakni sampai Rp 5 juta.
Sementara, apabila penolakan disertai tindak kekerasan maka diberikan denda maksimal Rp 7 juta.
