Personel TNI dari Kodim 0501/JP Lepas Baliho Habib Rizieq, Netizen Pertanyakan Keberadaan Prabowo

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sejumlah masyarakat menilai, keterlibatan TNI dalam penanganan semacam itu terlalu berlebihan.

Namun adanya instruksi Pangdam Jaya yang menyerukan kepada anggotanya untuk mencopot baliho, poster dan spanduk Habib Rizieq Shihab menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Apalagi sampai mengerahkan pasukan hingga kendaraan militer.

Seperti misalnya yang dilakukan dalam operasi besar-besaran pada Jumat (20/11/2020).

Ratusan personil TNI berpatroli untuk melepas baliho dan poster Habib Rizieq Shihab.

Terdapat 500 personel TNI dari Kodim 0501/JP yang digerakkan dalam patroli tersebut.

Pihak Kodim 0501/JP juga mengerahkan empat Panser Anoa untuk operasi tersebut.

Sebelumnya, pasukan dari Kodim 0501/JP melakukan apel bersama polisi dan Satpol PP di kawasan Monas, kemudian bergerak melakukan patroli mencari baliho-baliho liar.

Mereka bergerak dari Monas, memasuki Jalan Budi Kemuliaan, lanjut ke Jalan Petamburan, Jalan KS Tubun, Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, dan masuk ke Jalan Medan Merdeka Selatan.

Dalam operasi, mayoritas jalan yang dipenuhi baliho liar berada di Jalan Pejompongan dan Jalan KS Tubun.

Operasi pencopotan baliho juga dilakukan di kawasan lain di jakarta.

Di Jakarta Selatan, aparat gabungan yang dimotori TNI melakukan penurunan baliho di sejumlah titik.

Saat kabar keterlibatan TNI itu ramai, di media sosial nama Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan ramai disebut.

Frasa 'menhan' pun menjadi trending topik di Twitter Indonesia.

Prabowo kini dipertanyakan keberadaannya.

Sebagian netizen mempertanyakan, penggunaan sejumlah kendaraan militer dalam patroli mencari baliho Habib Rizieq Shihab.

Perintah Pangdam Jaya

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengaku bahwa dirinya yang memberikan instruksi kepada pasukannya untuk menurunkan baliho-baliho Habib Rizeq yang berisi ajakan revolusi.

Mayjen Dudung juga memastikan operasi penurunan baliho akan terus berlanjut, khususnya pada baliho yang belum mendapatkan izin resmi atau ilegal.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya. karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi", ujar Mayjen Dudung saat diwawancarai di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020)

Menurut Dudung, tindakan TNI didasarkan pada pemahaman bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, sehingga semua pihak harus taat hukum.

"Begini. Kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau pasang baliho, udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Ya saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras," tambahnya.

Pangdam Jaya juga mengingatkan TNI akan turun menindak pihak mengganggu persatuan dan kesatuan.

"Saya peringatkan, dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan," ungkapnya.

Kapolda baru beri ultimatum

Kapolda Metro Jaya yang baru saja dilantik, Irjen Fadil Imran menegaskan bahwa dirinya akan menindak tegas siapapun atau pihak manapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat dengan penegakan hukum, di tengah pandemi Covid-19.

"Terkait perkembangan Covid-19, prinsip saya, satu, Salus populi suprema lex esto. Artinya Keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi," kata Fadil usai sertijab yang digelar tertutup di Balai Pertemuan Mapolda Metro Jaya, Jumat (20/11/2020) sore.

"Kedua, polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Polri hadir untuk menyelamatkan jiwa masyarakat. Jadi siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat saya akan lakukan penegakan hukum yang tegas," tegas Fadil.

Selain itu kata Imran pihaknya akan melakukan upaya-upaya pencegahan yang keras.

"Kami lakukan upaya pencegahan keras, preventif strike. Jadi penegakan hukum akan saya dahului dengan pencegah keras," katanya.

Sebab kata Imran, Jakarta saat ini belum aman dari pandemi covid-19 berdasar data WHO.

"Saya perlihatkan datanya biar teman-teman tahu. Dimana 59 persen kasus Indonesia terjadi di Pulau Jawa dan yang terbesar adalah di Jakarta. Transmission Jakarta juga masih diatas satu. Artinya resiko orang tertular masih sangat tinggi," ujar Fadil.

Selain itu kata dia angka kematian di Jakarta akibat Covid-19 juga tinggi.

"Oleh sebab itu bedasarkan data itu siapapun yang melakukan pelangggaran protokol kesehatan akan saya tindak tegas," kata Fadil.

Sebelumnya Fadil berharap penugasan dirinya sebagai Kapolda Metro Jaya bisa membuatnya memberikan yang terbaik.

Apalagi dirinya kata Fadil bukanlah orang baru di Polda Metro Jaya. Ia pernah menjabat Kapolsek, dan Kapolres di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Saya juga pernah menjabat Dirkrimsus Polda Metro Jaya," katanya.

"Mudah-mudahan dalam kesempatan ini, kita dan rekan-rekan wartawan dapat bekerja bersinergi," katanya

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive