Breaking News:

DEMA IAIN Manado Gelar Kerjasama Bersama KPU Provinsi Sulut

Mahasiswa IAIN Manado bukan hanya dibekali Ilmu Agama namun harus memiliki ilmu umum, tidak terlepas juga dengan ilmu politik.

ISTIMEWA
DEMA IAIN Manado gelar Kerjasama Dengan KPU Provinsi Sulut 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO -  “Mahasiswa IAIN Manado bukan hanya dibekali Ilmu Agama namun harus memiliki ilmu umum, tidak terlepas juga dengan ilmu politik, mahasiswa IAIN Manado harus sejalan dengan visi kampus Multikultural begitu juga jika implementasi keilmuan.” Ungkap Rektor IAIN Manado, Delmus Puneri Salmi, Ph.D., dalam sambutannya saat membuka acara kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2020.

Rektor kemudian melanjutkan bahwa kegiatan semacam ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan politiknya, “berhubung narasumbernya adalah orang yang memiliki kapasitas dibidangnya.”

Kegiatan yang dimoderatori oleh Akademisi IAIN Manado Rizaldy Pedju, M.H. mengarahkan kegiatan dengan membagi dengan dua sesi. Pertama kesempatan narasumber 1 Salman Saelangi, S.Kel sebagai Komisioner KPU Prov. Sulut untuk menyampaikan materinya, kemudian narasumber 2 Taufik Tumbelaka, selaku pengamat politik dan kebijakan publik Sulawesi Utara.

Pada sesi kedua, moderator memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk berdiskusi dengan narasumber.

Dalam kesempatan ini, mahasiswa cukup antusias menggunakan kesempatan berdiskusinya, nampak lima pertanyaan dan 3 aspirasi/rekomendasi untuk disampaikan kepada pihak KPU sebagai pelaksana PILKADA di Sulawesi Utara.

DEMA IAIN Manado gelar Kerjasama Dengan KPU Provinsi Sulut Gelar Sosialisasi
DEMA IAIN Manado gelar Kerjasama Dengan KPU Provinsi Sulut  (ISTIMEWA)

Dalam pemaparannya Salman Saelangi menjelaskan banyak hal antara lain terkait, Tahapan, Proses ataupun pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 di Sulawesi Utara.

Salman juga menanggapi permasalahan yang beredar dimasyarakat, terkait kesiapan KPU mengadakan Pilkada di masa pandemi, bagaimana strategi KPU Sulut dalam melaksanakan Pilkada dengan meminimalisir terjadi kluster baru pasca pilkada, serta cara KPU meminimalisir money politic (politik uang) pilkada kali ini.

Menurut Salman Saelangi, "KPU Sulut telah banyak mensosialisasikan terkait proses pemilihan nanti, dimana Protap Covid-19 jadi opsi utama dalam pelaksanaannya, yaitu menghindari kontak para pemilih secara langsung, PARA PEMILIH WAJIB MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENCOBLOSAN, waktu bagi pemilih juga di atur berdasarkan data yang ada, pemilih dibekali sarung tangan plastik saat mencoblos, tinta bukan dicelup tapi diteteskan setelah selesai mencoblos, bagi pemilih yang memiliki suhu badan diatas 37°C akan disediakan bilik khusus yang KPPPS yang bertugas dilengkapi APD lengkap. Terkait politik uang, kami selalu disetiap kesempatan menyampaikan bahwa politik uang hanya merugikan kita dalam jangka panjang, tidak mungkin politik uang yang dimainkan kemudian bagi para calon ini jadi kepala daerah, maka hal ini bisa menjadi ancaman untuk adanya pengembalian mereka dengan memanfaatkan kuasa mereka mengatur sedemikian rupa agar uang yan g mereka keluarkan saat pemilihan bisa balik, orang manado bilang balik modal.” Terangnya saat sosialisasi Sabtu, 14 November 2020 digedung lt. 2 gedung Rekotorat IAIN Manado.

Taufik Tumbelaka mengungkapkan antusasnya dalam kegiatan sosialisasi kali ini karena mahasiswa yang cukup proaktif menyimak dan memberikan aspirasi, rekomendasi serta pertanyaan secara kritis, sehingga menurutnya bahwa “Mahasiswa sebagai garda terdepan dalam menjaga kewarasan demokrasi dalam pilkada kali ini, mahasiswa harus mampu berperan sebagai agent of change, agent of sosial control bagi masyarakat, sehingga setelah kegiatan sosialisasi ini mahasiswa mampu berdinamika dalam isu politik yang ada.”

Kegiatan diakhiri dengan foto bersama, dan moderator maupun bang taufik tumbelaka sama dalam memberikan masukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara agar kegiatan sosialisasi semacam ini terus digalakkan, terkhusus bagi civitas akademika, karena pemahaman KPU perlu suport dari civitas, guna perpanjang tanganan menyampaikan tahapan pelaksanaan pilkada kemasyarakat. (ADV)

Editor: Stevani Mottoh
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved