Muhammadiyah
Muhammadiyah Protes, Pemerintah Diminta Tegas soal Massa HRS yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan
pulangnya Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air menimbulkan euforia tersendiri bagi para pengikutnya.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Ormas Islam, Muhammadiyah protes tidak tegasnya pemerintah terhadap massa pendukung Habib Rizieq Shihab ( HRS) yang tak mematuhi protokol kesehatan.
Pemerintah dinilai tebang pilih karena membiarkan hal tersebut.
Diketahui, pulangnya Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air menimbulkan euforia tersendiri bagi para pengikutnya.
Secara otomatis justru menciptakan kerumunan massa di setiap aktivitas yang diikuti oleh Habib Rizieq.
Meski tidak disalahkan, kondisi tersebut dinilai harusnya tidak terjadi di tengah pandemi Covid-19 yang harusnya justru tetap menjaga protokol kesehatan (prokes).
Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu'ti juga memberikan sorotan kepada aksi massa pendukung Habib Rizieq.
Dilansir TribunWow.com dalam acara Kompas Petang, Jumat (13/11/2020), Abdul Mu'ti menyayangkan masih adanya kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.
Dalam kesempatan itu, Abdul Muti juga mempertanyakan ketegasan sikap dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat.
Menurutnya, penegakan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 terkesan tebang pilih.
"Itu yang saya tidak paham. Jadi sepertinya penegakan aturan itu tebang pilih," ujar Abdul Mu'ti.
"Seharusnya aturan itu berlaku untuk semuanya," harapnya.
Abdul Mu'ti mengatakan kondisi tersebut semakin memperjelas bahwa hukum di Indonesia hanya tajam ke bawah, namun justru tumpul ke atas, tak terkecuali penegakkan protokol kesehatan.
"Selama ini ada kritik misalnya (hukum) tajam ke bawah tumpul ke atas. Ini kan menandakan ada pesan, peraturan Covid-19 ini juga begitu, tajam ke bawah tumpul ke atas," sindir Mu'ti.
Oleh karenanya, Abdul Mu'ti meminta pemerintah bisa lebih tegas menindak semua kerumunan tanpa pandang bulu.
Menurutnya, sejauh ini hanya masyarakat bawah yang terus-terusan dilakukan penindakan, termasuk sampai diberikan sanksi.
Ia juga menyinggung terjadinya kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara-acara terkait Pilkada Serentak 2020.
"Ini tidak boleh, kasihan masyarakat itu sampai harus diberi sanksi, tidak boleh berjualan dan sebagainya demi mematuhi peraturan pemerintah," ungkap Abdul Mu'ti.
"Sementara ada kelompok elit tertentu (yang dibiarkan). Ini tidak hanya kasus acara Habib Rizieq ya, tapi juga misalnya kerumunan pilkada yang secara tegas diatur bahwa tidak boleh ada pengerahan massa," imbuhnya.
"Ternyata juga dilanggar begitu saja dan sanksi-sanksi yang katanya akan diberlakukan oleh Bawaslu ternyata jauh panggang dari api," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit ke- 4.57:
Satgas Covid-19: Jangan Egois
Di tengah kondisi pandemi Covid-19, Wiku Adisasmito menyayangkan masih terjadinya kerumunan.
Oleh karenanya, ia berharap tidak ada lagi kerumunan massa yang dilakukan oleh pendukung Habib Rizieq, maupun semua masyarakat lainnya.
"Kami berharap kejadian kemarin adalah kejadian yang terakhir," ujar Wiku, dalam acara Kompas Siang, Jumat (13/11/2020).
"Karena hal ini berimplikasi terhadap potensi penularan dan peningkatan kasus yang sangat besar," jelasnya.
Wiku Adisasmito kembali mengingatkan bahwa penyebaran Covid-19 masih terjadi.
Sehingga protokol kesehatan masih tetap harus dilakukan, mulai dari menjaga jarak dan termasuk wajib menggunakan masker.
Ia meminta untuk tidak ada yang egois dengan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri.
"Jangan egosi kita harus ingat bahwa jika kita berkerumun maka kita dapat membawa malapetaka di masa pandemi ini," tegasnya.
"Kerumunan akan menyulitkan kita untuk jaga jarak, ditambah jika kita tidak menggunakan masker akan meningkatkan risiko penularan yang lebih besar lagi," imbuh Wiku.
"Kelalaian atau pun ketidakpedulian terhadap kondisi ini, serta terhadap protokol kesehatan dapat membahayakan nyawa manusia," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)
