DPRD Kotamobagu
Wakil Ketua DPRD Kotamobagu Keberatan Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas
Beggie Gobel misalnya, mengatakan pada prinsipnya DPRD melakuka program kerja dan kegiatan merujuk pada perundangan yang berlaku.
Penulis: Alpen_Martinus | Editor: Aldi Ponge
TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU- Keputusan Pemerintah untuk memangkas anggaran perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai pro dan kontra.
Beberapa anggota DPRD Kotamobagu juga memberikan tanggapan.
Beggie Gobel misalnya, mengatakan pada prinsipnya DPRD melakuka program kerja dan kegiatan merujuk pada perundangan yang berlaku.
"Juga dasar kamk selama ini, perjalanan kami merujuk ke situ, jadi mau tidak mau kita harus menyesuaikan," jelasnya.
Namun menurutnya, aturan tersebut akan ada penjabarannya lewat Perwako yang sama sekali tidak boleh lari dari situ.
"Pada intinya tidak masalah," jelas dia.
Baca juga: Kecelakaan Maut, Calon Wakil Bupati Tewas Usai Dihantam Ombak, 2 Anak Buah Idham Azis Ikut Hilang
Namun perubahan drastis tersebut menimbulkan kekagetan, meski harus tetap patuh dan tunduk pada aturan.
Sementara itu, Syarifuddin Mokodongan Wakil Ketua DPRD Kotamobagu mengatakan, bahwa itu adalah produk hukum perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah.
"Kami berharap bisa dipertimbangkan, karena ini berkaitan dengan kebutuhan dari seluruh anggota DPR yang ada," jelasnya.
Menurut Mokodongan, harus diingat bahwa anggota DPRD saat ini tidak membiayai dirinya sendiri, melainkan ada kepentingan konstituen juga yang tidak tercover melalui APBD.
"Ya kami sebagai anggota DPR punya konstituen, dan kami wajib mengakomodir apa yang jadi kepentingan masyarakat," jelasnya.
Baca juga: KUNCI JAWABAN SOAL SD Kelas 1-3 Senin 9 November 2020 Belajar dari Rumah TVRI
Ia mengatakan, sangat keberatan dengan aturan tersebut, dan meminta untuk ditinjau kembali.
"Beban tanggung jawab kami jadi lebih berat. Hari ini saja sudah berat, apalagi muncul Perpres 33 tahun 2020 itu," jelasnya.
Memang dengan aturan tersebut, anggaran perjalanan dinas DPRD menjadi tinggal sekitar 10 persen saja.
"Mudah-mudahan kami bisa maksimalkan, sebab tidak bisa dinafikkan kebutuhan terhadap apa yang akan dikerjakan, sangat tergantung pada besarnya anggaran yang ada," jelasnya.
Ia mengatakan, tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang besar dengan dana yang kecil. (Amg)