Terawan: Rumah Sakit Harus Mampu Mengikuti Perkembangan di Masa Pandemi Covid-19

Dalam kesempatan itu, bermula ketika mantan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menanyakan siapa yang sebenarnya memiliki tanggung jawab penuh atas pengadaan vaksin Covid-19.

Menurutnya persoalan itu harusnya tidak perlu lagi dipertanyakan, karena jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, bersama lembaga-lembaga di bawahnya.

Namun menurutnya, kondisi yang terjadi malah tidak demikian.

Sehingga yang terjadi adalah munculnya ketidakpercayaan dan kebingungan publik terhadap pemerintah.

Menurutnya, rasa ketidakpercayaan dan kebingungan dari masyarakat semakin tak terhindarkan lantaran banyak menteri-menteri yang tidak dalam bidangnya ikut bersuara.

Apalagi statement yang dikeluarkan pun berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Ia menegaskan bahwa dalam persoalan vaksin ini harusnya mengacu pada Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin Covid-19 yang dibebankan kepada kementerian kesehatan, bukan kementerian yang lain.

"Saya melihat ada yang tidak beres dalam proses ini. Siapa sebetulnya yang paling bertanggungjawab sih, kan mengacu juga kepada Perpres harusnya," ungkapnya.

"Tetapi semua orang ngomong, menteri investasi ngomong, menteri Airlangga ngomong, sehingga kita tidak tahu siapa yang dipegang," pungkasnya.

Mendengar penjelasan dari Fadli Zon, Karni Ilyas ikut menambahkan.

Karni Ilyas menyinggung Menkes Terawan yang disebut tidak banyak berkontribusi, bahkan bisa dikatakan juga minim tampil ke publik.

Menurunya, penampilan Terawan yang notabene merupakan menteri kesehatan justru kalah dari menteri-menteri lain yang sebenarnya di luar tanggungjawabnya langsung.

"Sementara menteri kesehatannya tidak pernah ngomong," katanya.

Menanggapi hal itu, Fadli Zon malah meminta Karni Ilyas untuk menyediakan kursi kosong seperti yang sebelumnya sudah diviralkan oleh Najwa Shihab.

"Menteri kesehatannya tidak pernah ada, mungkin nanti lain waktu Bang Karni juga sisakan kursi kosong untuk Menteri Kesehatan," saran Fadli Zon.