PKS Beri Nilai Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf 4, Penanganan Corona Buruk, Berpendapat Dibatasi

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA -  Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin selama satu tahun ini memang sulit. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyulitkan Jokowi menyelesaikan janji politiknya tepat waktu.

Baca juga: Satu Tahun Kepemimpinan, Hukum Tua Robert Manopo Berhasil Ukir Prestasi Membanggakan

Baca juga: Nana Mirdad Kenakan Busana Sporty, Curi Perhatian!

Namun, ada beberapa hal yang diharapkan publik bisa dibenahi secepatnya.

Satu diantaranya adalah terkait anggapan bahwa kebebasan berpendapat dibatasi di era pemerintahan Jokowi saat ini.

Hal ini terlihat dalam jajak pendapat Litbang Kompas yang salah satunya menanyakan persoalan bidang politik keamanan yang paling mendesak dilakukan.

Sebanyak 33,5 persen menjawab soal kebebasan berpendapat.

20 ,6 persen soal polemik pembentukan Undang-Undang dan 15 persen soal sinergi lembaga pemerintah.

Sisanya menjawab soal konflik antarkelompok, keamanan di perbatasan, dan gerakan separatis dan terorisme.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir.

Survei tersebut juga menunjukkan adanya responden yang merasa sangat tidak puas dengan persentase 6,2 persen.

Hasil itu didapat dari survei yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.

Dalam program satu meja, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyebut, anggapan bahwa pemerintah mengekang suara publik muncul karena banyaknya hoaks di media sosial yang menyudutkan pemerintah.

Namun menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sistem demokrasi Indonesia sedang mengalami penurunan.

Penurunan itu terlihat dari penyusutan ruang sipil, serta semakin merebaknya budaya kekerasan.

Kebebasan berekspresi perlu mendapat jaminan dari pemerintah karena bagian dari amanah konstitusi.

Namun kebebasan pendapat di masyarakat juga perlu diringi pandangan yang konstruktif agar tidak menimbulkan kebencian konflik bahkan perpecahan.

Benarkah ada pelemahan terhadap suara kritis dari masyarakat dan bagaimana memastikan pemerintah tetap menjaga iklim demokrasi yang bebas dan bertanggung jawab?.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyebutkan jika sejumlah survei membuktikan adanya penurunan kebebasan sipil untuk berpendapat di era Jokowi.

Kritik dari Oposisi

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera turut memberikan penilaian terhadap satu tahun pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Kepada Kompas TV, Mardani memakai dua perspektif dalam menilai pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Yakni perspektif komitmen atau integritas, dan perspektif kompeten atau kapasitas.

Dalam perspektif komitmen atau integritas, PKS menilai perkataan dan perbuataan Jokowi tidak selaras.

"Berapa kali memarahi menterinya, tapi tidak satu aksi pun untuk menegur dalam bentuk konkret," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam pernyataannya secara visual kepada jurnalis Kompas TV Ni Luh Puspa, Senin (19/10/2020).

"Benar Pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian kementerian gagap dan hilang fokus. Secara umum, nilai yang didapat 4 dari skala 10," ujar politikus PKS Mardani Ali Sera, dikutip dari Tribunnews, Senin (19/10).

Menurut Mardani, kinerja Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan setahun ini, mesti didiskon karena delapan bulan Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

Ketidakselarasan kata dan perbuatan Jokowi, kata Mardani, menurunkan marwah dan martabat institusi kepresidenan.

Seharusnya, Presiden Jokowi di masa jabatannya yang kedua ini nothing to lose. "Publik berharap bukan cuma kerja keras, tetapi kerja yang membawa impact, yang membawa hasil," ucap Mardani.

Diingatkan Mardani, Presiden Jokowi tidak seharusnya bekerja sendiri. Ada Ma'ruf Amin sebagai wapres.

Untuk perspektif komitmen atau integritas, PKS memberi nilai 6 untuk pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Kemudian, dalam perspektif kompeten atau kapasitas. Diakui PKS di periode kedua Jokowi memimpin pemerintahan, tantangannya sangat berat karena menghadapi pandemi Covid-19.

Namun cara Jokowi menangani pandemi ini, dinilai PKS sangat buruk.

"Alih-alih memperkuat Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang Korea Selatan lakukan, punya turunan punya pasukan sampai level puskesmas, sayangnya tidak ada penguatan baik kualitas maupun kuantitas Puskesmas kita," papar Mardani.

Padahal ini kesempatan emas luar biasa ketika anggaran dan perhatian kepada kesehatan demikian besar. "Kita bisa membuat sistem jaminan kesehatan nasional dan kualitas pelayanan nasional yang sangat baik."

"Lompatan perhatian pembuatan Puskesmas baru, penguatan kapasitas, mestinya menjadi pekerjaan utama kita menghadapi Pandemi yang sekarang ini. Sehingga selesai Pandemi kita punya demikian banyak aset dan infrastruktur kesehatan nasional," kata Mardani.

Begitu pula kinerja Kementerian Dalam Negeri. Menurut PKS, Kementerian Dalam Negeri mestinya menjadi salah satu manajer utama untuk mendisiplinkan masyarakat. Karena Kementerian Dalam Negeri yang punya kaki sampai kepada aparat desa.

"Untuk penanganan pandemi Covid-19, saya nilai 5 dari 10," sebut Mardani.

Dari sudut penegakan hukum, seperti kasus penanganan terhadap demonstrasi Omnibus Law, aktivis yang bersuara keras, kebakaran Kejagung, gaji petinggi KPK, harus menjadi catatan yang sangat mendasar.

"Kasus Djoko Tjandra cukup baik, tetapi belum sampai kepada siapakah aktor di balik itu," kata Mardani.

Untuk penegakan hukum, Mardani memberi nilai 5 dari 10.

Terakhir, di bidang ekonomi PKS melihat usaha keras pemerintah cukup lumayan. Menteri Keuangan yang menolak pemberian pajak 0% bagi pembelian kendaraan baru buat PKS sangat bagus sekali.

"Justru saat sekarang lah orang-orang kaya memberikan pajaknya, bukan memberikan keringanannya," tutur Mardani.

PKS mengingatkan, Indonesia sedang menghadapi kondisi yang sangat berat, karena itu kerja keras membangun ekonomi Indonesia wajib dilakukan. "Untuk sektor ekonomi saya memberi nilai 6 dari 10," tutup Mardani.

Komentar Anggota DPR Andre Rosiade

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyebut banyak sekali hal yang belum tercapai dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Menurut Andre, in terjadi karena adanya pandemi Covid-19.

"Banyak sekali harapan masyarakat yang belum bisa tercapai. Tentu hal ini salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19," kata anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam pernyataan visualnya kepada jurnalis Kompas TV Elgeen Frydianto, Senin (19/10/2020).

Pandemi Covid-19, kata Andre, mengakibatkan target-target dan capaian pemerintah terganggu.

Seperti perkembangan ekonomi, target untuk membuka lapangan kerja, target untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.

Gerindra berharap wabah Covid-19 ini dapat ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah.

Sehingga target-target yang diharapkan pemerintah di tahun kedua dapat terwujud.

"Karena memang di tahun pertama ini sulit untuk mencapai harapan karena adanya pandemi Covid-19," ujar Andre.

LIPI: Satu Sektor Saja yang Konsisten

Sementara itu, peneliti LIPI menilai hanya satu dari lima sektor pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang konsisten.

Adalah sektor infrastruktur yang menurut LIPI membuahkan hasil yang nyata dalam penilaian satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.

"Menurut saya dari lima sektor, pembangunan infrastruktur ini yang paling konsisten dan ya ada hasilnya," kata Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Aisah Putri dalam suatu dialog virtual, Selasa (20/10/2020).

Seperti diketahui, dalam kurun satu tahun ini pengamat melakukan penilaian dari lima sektor.

Lima sektor yang disoroti dari pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Dari kelima sektor tersebut, hanya satu yang dinilai bagus, yakni infrastruktur, dikutip dari Kompas.tv, Selasa (20/10/2020).

Sementara yang lainnya, menurut Aisah, belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini bisa dilatari, pemerintahan Jokowi baru berjalan satu tahun dan ada tantangan pandemi Covid-19 yang harus dihadapi terlebih dahulu.

Aisah melihat, dari lima poin tersebut pemerintah sudah melakukan upaya dan menjalankan prioritas-prioritas. Tetapi ternyata hasilnya belum optimal. Kalaupun sudah ada, malah menjadi problematik.

Salah satu yang menjadi problematik adalah sektor pembangunan sumber daya manusia. Yakni Kartu Prakerja.

"Ternyata Kartu Prakerja malah problematik sekali. Masih banyak problem-problem yang tidak tepat sasaran. Terus dengan konten, bahkan itu terakhir malah ada joki begitu. Ini yang menjadi masalah sebenarnya," papar Aisah.

Sementara, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyoroti penegakan hukum di era kedua Jokowi memimpin. Khususnya mengenai gerakan antikorupsi.

"Kita bisa melihat bahwa gerakan pemberantasan korupsi di era Pak Jokowi ini tidak mengalami perkembangan yang signifikan," ungkap Ray.

Ray menilai pemberantasan korupsi tidak menjadi prioritas dan bukan sesuatu yang penting bagi pemerintah Jokowi. Meski disebut sebagai kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime, tetapi penegakan hukum terhadap praktik ini melaju seperti biasa.

"Yang (kita) dengar dari KPK bukan lagi penegakan hukum terhadap para koruptor, tetapi gaya hidup mewah pimpinan KPK. Terakhir adalah uang pembelian mobil yang cukup besar untuk pimpinan KPK," tutur Ray.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar/Kompas.tv)