PKS Beri Nilai Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf 4, Penanganan Corona Buruk, Berpendapat Dibatasi

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA -  Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin selama satu tahun ini memang sulit. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyulitkan Jokowi menyelesaikan janji politiknya tepat waktu.

Baca juga: Satu Tahun Kepemimpinan, Hukum Tua Robert Manopo Berhasil Ukir Prestasi Membanggakan

Baca juga: Nana Mirdad Kenakan Busana Sporty, Curi Perhatian!

Namun, ada beberapa hal yang diharapkan publik bisa dibenahi secepatnya.

Satu diantaranya adalah terkait anggapan bahwa kebebasan berpendapat dibatasi di era pemerintahan Jokowi saat ini.

Hal ini terlihat dalam jajak pendapat Litbang Kompas yang salah satunya menanyakan persoalan bidang politik keamanan yang paling mendesak dilakukan.

Sebanyak 33,5 persen menjawab soal kebebasan berpendapat.

20 ,6 persen soal polemik pembentukan Undang-Undang dan 15 persen soal sinergi lembaga pemerintah.

Sisanya menjawab soal konflik antarkelompok, keamanan di perbatasan, dan gerakan separatis dan terorisme.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir.

Survei tersebut juga menunjukkan adanya responden yang merasa sangat tidak puas dengan persentase 6,2 persen.

Hasil itu didapat dari survei yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.

Dalam program satu meja, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyebut, anggapan bahwa pemerintah mengekang suara publik muncul karena banyaknya hoaks di media sosial yang menyudutkan pemerintah.

Namun menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sistem demokrasi Indonesia sedang mengalami penurunan.

Penurunan itu terlihat dari penyusutan ruang sipil, serta semakin merebaknya budaya kekerasan.

Kebebasan berekspresi perlu mendapat jaminan dari pemerintah karena bagian dari amanah konstitusi.

Namun kebebasan pendapat di masyarakat juga perlu diringi pandangan yang konstruktif agar tidak menimbulkan kebencian konflik bahkan perpecahan.