Indonesia Lawyers Club
Di ILC Doni Monardo Dapat Pertanyaan Bertubi-tubi, Tak Tahu Vaksin Yang Terbaik: Saya Bukan Dokter
Karni Ilyas terus bertanya mengenai mana vaksin terbaik yang dipesan pemerintah. Acara Indonesia Lawyers Club ( ILC ) tvOne tadi malam.
Penulis: Handhika Dawangi | Editor: Handhika Dawangi
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang juga Kepala BNPB tak bisa menyebutkan mana vaksin yang terbaik yang dibeli pemerintah Indonesia.
Pertanyaan mengenai vaksin disampaikan oleh Karni Ilyas tadi malam di Acara Indonesia Lawyers Club ( ILC ) tvOne.
Awalnya Karni menyebutkan bahwa ada beberapa vaksin covid 19 yang dibuat oleh sejumlah negara.
"Vaksin ini kan ada dari China, Inggris dan Rusia. Kita kan memilih China kemudian Inggris
Kenapa kita harus, tidak menentukan satu negara yang benar vaksinnya. Atau masih ragu-ragu?
Doni pun merespon dengan menegaskan bahwa ini tidak berbicara tentang keragu-raguan.
"Ini bukan masalah keragu-raguan. Sebuah hanphone itu bisa saja dalam waktu tidak lama berganti sistem.
Oleh karenanya ada beberapa jenis vaksin yang telah dipesan oleh pemerintah,
melalui menteri kesehatan, menko marves, menteri BUMN dan menteri luar negeri," ujar Doni.
Doni pun meminta dukungan semuanya agar pemerintah bisa mendapatkan vaksin yang terbaik.
"Kita harus yakini bahwa upaya-upaya para menteri untuk mendapatkan vaksin terbaik ini nanti bisa membantu untuk mengurangi angka kasus di negara kita," ujar Doni.
Tak berhenti disitu, Karni menyambung pertanyaannya mengenai vaksin.
Kali ini Karni menyampaikan kalimat mengenai vaksin yang terbaik.
"Tapi kita belum tahu mana yang terbaik," ujar Karni.
Dengan sedikit senyum, Doni dengan lancar pun menjawab.
"WHO saja belum tahu mana yang terbaik, apalagi saya bukan dokter soalnya," ujar Doni.
Belum habis, Karni masih menambah satu lagi pertanyaan.
"Vaksin ini akan dipakai November, tapi ada yang bilang itu masih uji klinis," ujar Karni.
Doni menanggapi hal tersebut.
"Betul pak Karni. Pak Presiden pada rapat terbatas beberapa hari lalu mengingatkan para menteri untuk betul-beutl merencanakan program vaksinasi ini dengan lebih teliti,
baik masalah keamanan vaksin untuk masyarakat, kepastian datang, kemudian kapan mulai melakukan vaksinasinya.
Beliau meminta supaya direncanakan dengan detail. Termasuk juga siapa yang akan divaksinasi.
Terutama adalah mereka yang memiliki risiko yang tertinggi yaitu para dokter, tenaga kesehatan dan juga petugas lapangan," ujar Doni. (dik)
Mahfud MD Bungkam Semua Kritik ke Pemerintah, Jenderal Gatot Diam Karni Ilyas Kena Singgung
Acara Indonesia Lawyers Club ( ILC ) tvOne tadi membahas setahun pemerintahan Jokowi-Maruf yang dipenuhi sederet kisruh dalam negeri.
Dipandu Presenter Karni Ilyas, suasana tegang terjadi saat Menko Polhukam Mahfud MD menjawab secara lugas kritikan narasumber ILC TV One tentang kekurangan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Di depan dua mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo dan Moeldoko, Mahfud MD menyinggung mereka satu per satu.
Bahkan, Karni Ilyas juga disinggung mantan Menteri Pertahanan itu.
Dapat kesempatan sebagai narasumber pamungkas atau penutup di ILC TV One tadi malam,
Mahfud MD leluasa skak mat terhadap pengeritik yang muncul Ekonom Rizal Ramli dan Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo melayangkan sejumlah kritikan.
Dan dijawab Mahfud MD di sesi closing statement.
Serunya ILC Menko Jokowi Mahfud MD Seforum Jenderal Gatot, Moeldoko, Rizal Ramli Siapa Dibungkam?
"Tingkat kepuasan masyarakat di bawah 50 persen itu wajar.
"Tapi perlu dicatat Kepuasan dan kepercayaan itu beda," kata Mahfud dikutip tribun-timur.com dari akun resmi Indonesia Laywers Clubs
Berdasarkan tingkat kepercayaan, hampir 70 persen masyarakat masih percaya kepada Jokowi-Maruf Amin.
"Hasil survei tingkat kerpercayaan masyarakat yang baru saja sebelum saya berangkat ke sini (ILC TV One) itu 68 persen," kata Mahfud mementahkan semua kritikan ke Jokowi.
Namun Maruf jujur mengakui masih banyak hal yang kurang dan perlu dibenahi.
Namun lebih banyak bukan urusan pemeritah (eksekutif) lagi.
"Misal urusan hukum banyak keluhan kan misalnya di Mahkamah Agung.
"Terlalu banyak memberi korting kepada koruptor. Itu kan bukan urusan pemerintah lagi.
"Pemerintah tidak boleh campur di situ. Hampir semua koruptor yang minta PK diturunkan semua hukumannya. Itu terserah MA. Yrusan MA saja," lanjut Mahfud.
"KPK juga berjalan lambat, itu bukan urusan pemerintah lagi," lanjutnya.
Namun sejumlah kegiatan peerintahan dalam delapan bulan terakhir mendapat respon baik dari masyarakat.
"Hal-hal baru yang dicapai dalam 8 bulan terakhir itu, misalnya kita menangkap Paulina sudah 17 thaun lari,
menangkap Joko Chandra yang katanya dibiarkan lepas kita tangkap, jenderal polisi 2 jadi tersangka,
Pinangki tersangka. Bahwa ada kekuran-keraungan tapi itu juga ditempuh atau dilakukan pemerintahan dalam delapan bulan terakhir,"tambahnya.
Simak video selengkapnya:
(tribun-timur.com)
Tautan:
Sebagian artikel ini telah tayang di:
Tribun-timur.com dengan judul Serunya ILC TV One! Beraninya Menko Jokowi Mahfud MD 1 Forum Jenderal Gatot dan Rizal Ramli,
Subscribe YouTube Channel Tribun Manado:
