Breaking News:

Kasus Korupsi

Komentar Pelaku Industri Asuransi Tentang Vonis Tinggi Terdakwa Kasus Korupsi Jiwasraya

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody Achmad Sudiyar menyatakan percaya pada proses penyidikan dan pengadilan.

Editor: Rizali Posumah
Tribunnews/Jeprima
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2020). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung dalam persidangan menuntut vonis tertinggi terhadap para terdakwa korupsi kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yakni penjara seumur hidup.

Beberapa di antara para terdakwa diminta untuk mengembalikan kerugian negara.

Industri asuransi menilai hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi pelaku di industri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody Achmad Sudiyar menyatakan percaya pada proses penyidikan dan pengadilan yang telah berlangsung mengenai hal ini. Proses hukum itu telah mempertimbangkan semua fakta dan bukti terkait dengan kasus Jiwasraya.

Ia berharap putusan hakim diharapkan bisa mengklarifikasi hal-hal yang sudah menjadi pembahasan umum sebelumnya. Jika memang ada kesalahan yang telah dilakukan maka konsekuensi hukum juga akan berlaku.

“Setidaknya akan menjadi pelajaran dan introspeksi bagi semua pihak di industri asuransi agar proses bisnis selalu berdasarkan tata kelola yang baik (good corporate governance)."

"Ini bukan hanya kepada pelaku jasa asuransi, namun semua stakeholder termasuk regulator dan masyarakat,” ujar Dody kepada Kontan.co.id pada Jumat (16/10).

Begitupun dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu tidak mau memberikan komentar terkait tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Namun ia yakin persoalan ini bisa menjadi pelajaran bagi para pelaku industri asuransi.

“Peristiwa ini wajib menjadi perhatian serius bagi perusahaan-perusahaan, apa pun industrinya bukan hanya asuransi, di dalam mengelola keuangan maupun aset dari BUMN atau pemerintah, agar tidak terjadi kerugian negara dalam pengelolaannya,” papar Togar kepada Kontan.co.id pada Jumat (16/10).

Halaman
12
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved