Prabowo: Gerindra Paling Keras Bela Kepentingan Buruh, Tak Jawab Sikap Fadli Zon

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menunjukkan bahwa parpol ini benar-benar mendukung dan membela setiap kebijakan pemerintah. Termasuk pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) yang ditolak sebagian besar buruh dan mahasiswa.

Terkait hal ini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) sebagai langkah cepat untuk memulihkan perekonomian akibat dampak pandemi virus corona (covid-19).

Seperti diketahui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

Pengesahan tersebut pun disambut baik oleh kalangan pengusaha. Namun sebaliknya diwarnai penolakan oleh kaum buruh hingga elemen masyarakat lainnya, bahkan mahasiswa.

Baca juga: Bayi Belum Lahir Dikeluarkan Paksa, Wanita Bunuh Teman yang Hamil Tua, Pelakunya Berakting di RS

Baca juga: Peringatan Dini BMKG Besok Jumat 16 Oktober 2020: 14 Provinsi Potensi Hujan Petir dan Angin Kencang

Baca juga: Gempa Bumi Hari Ini Kamis 15 Oktober 2020, Terjadi di Dekat Aceh Barat, 5 Daerah Merasakan Guncangan

Bahkan kericuhan aksi penolakan pun sempat terjadi di berbagai daerah.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI) tersebut menjabarkan 11 kluster yang terkandung dalam UU Ciptaker.

"Ada 11 kluster dalam UU Cipta Kerja, penyederhanaan perizinan tanah, ada juga persyaratan investasi dimudahkan, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM," ujarnya dilansir dari laman YouTube Kompas TV.

Pihaknya juga mengatakan ada juga kemudahan berusaha, dukungan riset, inovasi administrasi pemerintahan juga akan disederhanakan.

Kemudian juga diatur pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek-proyek pemerintah, serta dibentuknya kawasan-kawasan ekonomi khusus.

"Jadi banyak sekali yang mau disederhanakan, birokrasi dipangkas, supaya timbul pertumbuhan, tanpa pertumbuhan tidak mungkin ada perbaikan kehidupan ekonomi," lanjut Prabowo.

Prabowo juga mengatakan apabila hal tersebut tak dilakukan, dengan demikian kehidupan buruh akan tambah parah. "Jadi memang kita faham kesulitan buruh, dari dulu saya berjuang untuk buruh, Gerindra itu partai yang selalu membela buruh," ujar Prabowo.

"Tanya semua pemimpinnya, di pihak siapa kita."

"Ketika Omnibus Law ini dibahas di DPR, Partai Gerindra yang paling keras membela kepentingan semua, buruh, tani, nelayan dan sebagainya," kata Prabowo lagi.

Bahkan Prabowo juga mengucap kemungkinan Fraksi Gerindra yang paling banyak ketemu tokoh-tokoh buruh.

Pihaknya juga mengatakan sampai dengan saat ini permintaan tuntutan buruh, 80 persen sudah diakomodasi dalam Omnibus Law.

Sebelumnya menurut Prabowo, pengesahan UU tersebut sebagai langkah cepat untuk memulihkan perekonomian akibat dampak pandemi virus corona (covid-19).

"Cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita perbaiki, kita coba kalau nanti UU ini tidak bagus, kalau pelaksanaannya tidak baik ya bawalah ke Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (14/10/2020).

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengajak masyarakat untuk berpikit dengan tenang, sehat, dan dengan kekeluargaan.

Baca juga: Shandy Aulia Latih Claire Herbowo Berjalan, Tuai Komentar hingga Dinilai Terlalu Terburu-buru

Baca juga: CHORD GITAR Bunga Tarik Sis Semongko - Anggun Pramudita, Kunci Lagu dari Am Viral TikTok

Sementara itu, ia juga menanggapi soal banyaknya aksi demo yang mewarnai pengesahan UU Cipta Kerja.

"Banyak yang kemarin demo belum baca hasil Omnibus Law, dan banyak hoaks," tegasnya.

Prabowo mengatakan dengan adanya hoaks yang beredar berarti ada pihak-pihak yang akan menciptakan kekacauan.

Prabowo memiliki keyakinan, hal tersebut berasal dari luar negeri, dengan alasan tidak senang dengan kondisi Indonesia sebagai negara maju.

Prabowo dan Fadli Zon Beda Pandangan Soal UU Cipta Kerja

Sikap Prabowo Subianto yang mendukung UU Cipta Kerja rupanya berbeda dengan anak buahnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Fadli Zon terang-terangan menolak UU Cipta Kerja.

Saat ini Prabowo menjabat Menteri Pertahanan RI sementara Fadli Zon menjabat anggota DPR RI.

Soal sikapnya itu, Fadli Zon sebelumnya sudah menyampaikan permintaan maaf.

"Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang tidak dapat mencegah disahkannya undang-undang ini," ujar Fadli dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Fadli mengaku bukan merupakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR yang bertugas melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja sejak awal hingga disahkan.

"Selain bukan anggota Baleg, saya pun termasuk yang terkejut adanya pemajuan jadwal Sidang Paripurna kemarin, sekaligus mempercepat masa reses. Ini bukan apologi, tapi realitas dari konfigurasi politik yang ada. Saya mohon maaf," ujar Fadli.

Rekan Fadli Zon di Partai Gerindra yakni Habiburokhman menghormati sikap Fadli Zon.

"Saya tidak bisa mengomentari secara khusus senior saya. Saya tidak tahu konteksnya seperti apa? Redaksinya bagaimana? Dia senior saya, kita hormati," ucap Anggota Komisi III DPR itu.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mengapa Prabowo Beda Pendapat dengan Fadli Zon soal UU Cipta Kerja?

(Tribunnews.com/Garudea P)