Ferry Liando Sebut Pilkada 2020 Jadi Ujian Terberat Bagi Demokrasi di Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID,TOMOHON - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 terus ditekankan untuk mengutamakan kampanye virtual.

Namun di Sulawesi Utara sendiri masih sering didapati adanya pasangan calon yang lebih memilih melakukan kampanye dengan tatap muka.

Lebih khusus paslon yang bertarung di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Terkait hal ini, Pengamat Politik Ferry Liando menyebut kampanye tatap muka memang di mungkinkan oleh aturan, namun persyaratannya tak boleh melebihi 50 orang.

"Jadi pasangan calon yang berkampanye tatap muka tidak melanggar aturan. Cuma saja kondisi yang terjadi dalam kampanye tata muka masih terlihat adanya kerumunan, tak berjarak dan banyak yg tak menggunakan masker," kata Liando.

Lebih lanjut dia menyebut, ini sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu kesiagaan pihak kepolisian dalam mengawasi kegiayan kampanye ini.

Adapun akademisi Unsrat ini menyebut Pilkada 2020 menjadi ujian terberat bagi demokrasi.

Dikarenkan melaksanakan Pilkada ditengah penularan virus covid-19 bukan sesuatu yang mudah jika kualitas demokrasi menjadi target.

"Melarang kampanye dalam ruang berskala besar mengindikasikan bahwa kriteria berdemokrasi sangat dibatasi. Membatasi kehadiran 50 orang dalam kampanye sebagiamana ketentuan pkpu 13 tahun 2020 tentu tidak efektif bagi hak-hak publik dalam mengetahui visi, misi dan program pasangan calon," ungkapnya seraya menyebut, kampanye dalam bentuk daring atau virtual tentu tak mungkin dapat menjangakau semua kalangan.

"Pembatasan ruang berdemokrasi ini harus diakukan karena ada semacam ada paksaan bahwa Pilkada harus tetap berjalan meski dalam ancaman penularan virus. Protokol demokrasi menjadi korban karena masyarakat dipaksa harus patuh pada protokol kesehatan," sambung Liando.

Adapun Liando turut menyebut harapan kpu yang menargetkan partisipasi pemilih Sebesar 77,5 persen pada Pilkada 2020 dikhawatirkan tak akan terwujud.

Sebab bisa jadi akan banyak pemilih yang takut datang ke tps karena khawatir tertular.

"Target itu bisa saja akan terpenuhi sepanjang pemerintah dan KPU bekerja keras menyakinkan publik soal keselamatannya dalam memilih. Sebab keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi," terangnya.

"Kita tidak perlu menunggu kapan covid berakhir baru bisa melaksanakan Pilkada. Namun diperlukan waktu yang ideal bagi pelaksan Pilkada. Artinya pilakada tetap berjalan namun kesehatan dan kualitas demokrasi pada pelaksanaan pikkada tetap dijamin," terangnya lagi.

Liando pun mengatakan pemerintah telah mengumumkan bahwa vaksin covid akan digunakan di awal 2021.