SBY: Kami Berada di Luar Pemerintahan, Jadi Wajar Kalau Menolak UU Cipta Kerja

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Undang-Undang Cipta Kerja benar-benar menjadi ruang tembak empuk para lawan politik pemerintah. Mulai dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di barisan oposisi mengkritik habis-habisan pengesahan UU Cipta Kerja.

Terakhir, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara mengenai disahkannya UU Cipta Kerja melalui akun YouTube miliknya.

Ia pun turut menyoroti mengapa banyak pihak melakukan demonstrasi terhadap Omnibus Law yang dinilai mengandung pasal kontroversional.

Dalam video yang diunggah pada Senin (12/10/2020) malam, SBY mengaku sudah tak berkecimpung dalam dunia politik selama 9 bulan lamanya.

Oleh sebab itu, ia merasa paham kenapa banyak masyarakat menolak UU Cipta Kerja.

SBY pun membeberkan alasan mengapa Partai Demokrat keukeuh menolak UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna pada Senin (5/10/2020) lalu.

Menurut mantan presiden tersebut, ada dua alasan mendasar kenapa terjadi penolakan.

"Yang saya ikuti, ada dua alasan Partai Demoktat (menolak). Pertama, diketahui kandungan RUU Cipta Kerja ini masih ada masalah, masih ada masalah di sana sini," ujar SBY dalam akun Youtube miliknya, Jakarta, Senin (12/10/2020) malam.

Menurutnya, masalah itu bukan hanya dalam pasal-pasalnya, tetapi juga terjadi pada desain, konsep dasar dan tujuan sebenarnya dihadirkan undang-undang Cipta Kerja.

"Apa hanya khusus penciptaan lapangan kerja, atau investasi, atau yang lebih luas lagi, menyangkut ekonomi," ujar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

"Tetapi, yang dipikirkan Fraksi Demokrat itu, di sana-sini masih ada masalah perlu waktu lah untuk menuntaskan, supaya clear," ujar SBY.

SBY menilai, jika Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di awal masih banyak masalah, tetapi tetap dipaksakan untuk disahkan, maka dampaknya saat dijalankan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar ke depannya.

"Jadi lebih baik dituntaskan dulu (masalah-masalahnya)," ucapnya.

Penolakan terhadap RUU tersebut, kata SBY, bukan hanya berasal dari Fraksi Demokrat saja, tetapi juga disuarakan para pekerja, pencinta lingkungan, lainnya.

"Nah Demokrat berpandangan, kalau penolakan itu tinggi, begitu disahkan, hampir pasti terjadi perlawanan. Menurut Fraksi Demokrat kemarin, belum tepat langsung disahkan," ujar SBY.