UU Cipta Kerja
Prabowo Punya Pendapat Lain Soal Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja: Sebenarnya Ini Permainan Orang Lain
Ketua DPP Partai Gerindra tersebut menyebut, ada kekuatan asing di balik demo penolakan Omnibus Law.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja bisa saja dilakukan.
Namun tentu harus sesuai aturan dan yang paling penting tidak ada kerusakan yang terjadi.
Tetap waspada jangan sampai termakan isu-isu Hoaks yang tentu kita belum tahu kebenarannya.
Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan Republik Indonesia, punya pendapat lain soal aksi unjuk rasa yang terjadi dimana-mana di berbagai daerah di Indonesia.
Prabowo Subianto turut angkat bicara terkait aksi demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Ketua DPP Partai Gerindra tersebut menyebut, ada kekuatan asing di balik demo penolakan Omnibus Law.
Tak hanya itu, Prabowo juga menyoroti soal banyaknya hoaks yang beredar di masyarakat terkait Omnibus Law.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara khusus yang dirilis DPP Partai Gerindra, Senin (2/10/2020).
"Sekarang ini, yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu, dan banyak hoaks. Banyak hoaks di mana-mana, seolah-olah ini enggak ada, itu enggak ada, dikurangi," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan, banyaknya hoaks yang beredar pertanda ada yang menciptakan kekacauan.
Ia meyakini, ada kekuatan-kekuatan asing yang tidak ingin Indonesia aman dan maju.
"Jadi, ya ini. Kadang-kadang tokoh-tokoh kita lihat, benar, dia yakin dia benar, tapi dia lakukan sesuatu dan dia tidak sadar sebenarnya ini permainan orang lain," ujarnya.
Prabowo mengatakan, terkait pembahasan RUU Cipta Kerja, Partai Gerindra paling keras membela kepentingan buruh.
Menurut Prabowo, tuntutan serikat buruh atas substansi UU Cipta Kerja sudah diakomodasi sebanyak 80 persen.
"Ya kita tidak bisa 100 persen, namanya politik negara, kadang-kadang kita harus mengerti kita harus, kadang-kadang ada kebutuhan ini itu, ada keperluan, ya kan, kita butuh investasi dari mana-mana," ucapnya.
Berdasarkan hal tersebut, Prabowo meminta serikat buruh untuk tidak emosional dan mudah menggelar aksi unjuk rasa sehingga mengakibatkan munculnya vandalisme dan perusakan fasilitas umum.
"Kalau ini nanti yang dibakar sarana umum, itu kan dibangun dengan uang rakyat, untuk kepentingan rakyat dibakar," kata dia.
Draf tidak jelas
Polemik mengenai UU Cipta Kerja muncul karena hingga saat ini baik pemerintah maupun DPR belum pernah menayangkan draf final RUU Cipta Kerja, sebelum akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR.
Ada sejumlah versi yang beredar. Kompas.com semula mendapatkan versi 905 halaman dari pimpinan Baleg DPR, beberapa jam sebelum disahkan pada 5 Oktober 2020.
Namun, kemudian muncul versi 1.028 halaman, 1.035 halaman, dan terakhir 812 halaman.
Sekjen DPR telah mengonfirmasi mengenai dua draf yang disebutkan terakhir.
Terkait polemik itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari berpendapat pemerintah dan DPR justru sebagai sumber disinformasi soal RUU Cipta Kerja.
"Presiden dan DPR adalah sumber hoaks dan disinformasi ini. Merekalah pelaku sesungguhnya," ujar Feri saat dihubungi, Senin (12/10/2020).
(Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)
Pemerintah Rugi Rp 65 Miliar
Aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah terjadi di mana-mana.
Tak sedikit unjuk rasa berakhir dengan kondisi tak baik.
Sejumlah fasilitas publik menjadi sasaran amarah tak semua pengunjuk rasa.
Di Jakarta, menurut pemerintah ada kerugian yang dialami saat demo penolakan UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian mencapai Rp 65 miliar akibat rusaknya puluhan halte bus di Jakarta akibat demo penolakan tersebut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, dari hasil inventarisasi, diketahui sebanyak 25 halte bus rusak akibat kerusuhan yang terjadi saat aksi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
"Karena tempat-tempat tersebut adalah fasilitas umum yang digunakan untuk masyarakat umum, seperti halte kurang lebih ada 25 halte. Kerugian yang dihitung sementara Rp 65 miliar," ucap Ariza dalam keterangan yang diterima, Jumat (9/10/2020).
Meski demikian, Pemprov DKI telah melakukan pengecekan dan memastikan bahwa seluruh fasilitas akan segera diperbaiki.
Politisi Partai Gerindra ini meminta agar masyarakat yang melakukan demo bisa menahan emosi sehingga tidak melakukan perusakan saat aksi.
"Untuk itu, kami minta kepada masyarakat untuk tidak melakukan perusakan-perusakan fasilitas umum, atau fasilitas transportasi, atau fasilitas lainnya," ujarnya.
UU Cipta Kerja telah disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).
Gelombang demo penolakan terhadap UU Cipta Kerja terjadi di sejumlah kota di Indonesia.
Kelompok buruh dari berbagai daerah di sekitar Jakarta berusaha merapat ke Istana Negara dan Gedung DPR untuk berdemo.
Aksi unjuk rasa ini pun berdampak pada bentroknya aparat dan peserta aksi seperti di Harmoni dan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Tak hanya itu, sejumlah fasilitas publik pun turut rusak dan terbakar.
Kerusakan terjadi pada Halte Bundaran HI, Pos Polisi kawasan Harmoni, Sarinah MH Thamrin, Monas Barat Daya, pos polisi di Atmajaya, hingga pos polisi di Petojo. (Kompas.com/Ryana Aryadita Umasugi)
Artikel ini telah tayang di:
Kompas.com dengan judul "Tanggapi Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Prabowo: Banyak yang Belum Baca dan Ada Hoaks"
Tribunnews.com dengan judul Prabowo Sebut Ada Kekuatan Asing di Balik Demo Omnibus Law, Singgung Soal Banyaknya Hoaks,
Subscribe YouTube Channel Tribun Manado:
