Temui Para Pendemo Tolak UU Cipta Kerja, Anies Baswedan: 'Menegakkan Keadilan Kewajiban Kita'

TRIBUNMANADO.CO.ID -- Unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Menurut informasi yang ada, belum lama ini gelombang aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja kembali terjadi pada, Kamis (8/10/2020).

Diketahui, Aksi unjuk rasa kali ini berlangsung di berbagai daerah.

Mulai Jakarta, Bandung, Bekasi, Yogyakarta, Padang, Palembang, Malang, Medan, hingga Semarang.

Menarik disimak beberapa kepala daerah meyempatkan diri untuk menemui pendemo menolak UU Cipta Kerja, seperti, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan massa aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020) malam.

Bukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saja yang menemui unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja ada Ridwal Kamil dan Ganjar Pranowo, simak apa yang mereka sampaikan disela-sela berita ini.

Di hadapan ratusan pendemo, Anies Baswedan menegaskan aksi mereka hari ini adalah bentuk dari penegakkan keadilan.

Keadilan yang sudah semestinya menjadi hak dari setiap warga negara.

"Teman - teman sekalian ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan kewajiban kita semua. Dan anda semua sedang menegakan keadilan. Jalankan dengan tertib," kata Anies.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu juga mengaku telah mendengar aspirasi buruh, dan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat dalam agenda rapat bersama para gubernur seluruh Indonesia.

"Besok kita teruskan betul - betul akan teruskan. Besok akan kita lakukan pertemuan itu," tegas dia.

Lebih lanjut Anies meminta seluruh pendemo membubarkan diri dengan tertib kembali ke rumah masing - masing.

Para buruh diminta cukup memantau perkembangan perjuangan mereka dari rumah.

"Pantau ikuti perkembangan karena itu perjuangan kita semua," pungkasnya.

Ternyata bukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saja yang temui langsung pendemo hal serupa juga dilakukan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menyikapi aksi massa di daerah mereka.

Kirim surat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.

Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari aspirasi buruh yang berdemo di tengah hujan di halaman Gedung Sate, Kamis (8/10/2020).

Apa isinya?

Ridwan Kamil sebelumnya sempat beraudiensi dengan perwakilan buruh di Gedung Sate.

Surat itu dikirimkan untuk mewakili suara para buruh.

"Rekomendasi dari perwakilan buruh agar pemerintah provinsi mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden," tutur Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Dalam surat tersebut, Emil mengungkapkan penolakan para buruh terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.

"Isinya menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak UU Omnibus Law," kata Emil.

Surat itu juga berisi permintaan kepada Presiden untuk menerbitkan perppu.

"Kedua, meminta Presiden untuk minimal menerbitkan perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan Presiden," kata dia.

Hujan-hujan temui demonstran dan sampaikan pesan ini

Adapun di sekitar Gedung Sate, ribuan orang berunjuk rasa pada Kamis (8/10/2020).

Dalam kondisi hujan, Ridwan Kamil menemui para demonstran.

Di hadapan pengunjuk rasa, Emil menyampaikan telah mendengar aspirasi para buruh mulai dari pasal-pasal omnibus law, masalah cuti, izin TKA, outsourcing, upah, dan lain sebagainya.

"Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan. Karena pengesahaannya terlalu cepat untuk UU yang begitu kompleks," kata Gubernur.

Emil meminta supaya aksi berjalan dengan tertib tanpa adanya anarkistis.

"Isi suratnya disampaikan pimpinan buruh. Saya titip suarakan apa pun, tetapi jaga ketertiban dan jangan merusak fasilitas umum karena perjuangan buruh sudah sangat jelas, berkomitmen menyampaikan aspirasi tanpa anarki," jelas dia.

Ganjar Datangi demonstran di kantor polisi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi demonstran yang diamankan di Mapolrestabes Semarang karena diduga merusuh saat berlangsung unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja.

Ganjar Pranowo tiba di Mapolrestabes Semarang, Rabu (7/10/2020) malam, dengan mengenakan jaket, topi, dan masker.

Saat ditanya Ganjar Pranowo, buruh yang diamankan mengaku ikut unjuk rasa karena takut tidak diberi pesangon ketika di-PHK.

Ditemui sebelum meninggalkan Mapolrestabes Semarang, Ganjar Pranowo mengatakan demonstrasi yang berakhir rusuh itu sebenarnya bisa dihindari jika kedua belah pihak mau mengedepankan komunikasi.

Dia juga prihatin karena ada siswa SMA dan SMK yang turut terlibat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

"Ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi secara benar karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab provinsi sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas," ujar Ganjar.

Ganjar Pranowo juga sempat duduk dan berbincang dengan sejumlah pendemo yang merupakan pelajar dan pekerja.

Kepada Ganjar Pranowo, para siswa yang diamankan itu mengaku hanya ikut- ikutan aksi demo di depan Gedung DPRD Provinsi Jateng.

Ketika ditanya tuntutan demo, para siswa mengaku tak tahu.

"Bangun tidur, di rumah sepi lihat handphone status pada ramai demo terus ikut. Gak tahu demo apa. Tahunya demo RUU, gak tahu isinya apa," kata seorang peserta aksi yang merupakan pelajar.

Ada juga yang mengaku ikut demo karena hanya kebetulan.

"Saya habis UTS melipir ndilalah saja pak," katanya.

Ganjar Pranowo juga menghampiri kelompok buruh dan mengobrol cukup lama.

Mereka mengaku ikut demo karena takut tidak diberi pesangon ketika di-PHK.

Namun para buruh mengaku belum membaca naskah UU Omnibus Law Cipta Kerja secara utuh.

"Ya saya hanya baca dari share- share-an teman," ucap seorang buruh.

Tak hanya tentang demo, Ganjar juga mengajak bicara soal kondisi ketenagakerjaan.

Seorang buruh di perusahaan ekspedisi mengaku gajinya di bawah UMK.

Ada juga karyawan warung kopi yang gajinya dipotong karena kondisi sulit di masa pandemi.

Ganjar juga sempat meminta nomor telepon beberapa pimpinan perusahaan tempat para buruh bekerja.

Namun saat ditelpon, nomor pimpinan perusahaan buruh itu tak merespon.

Ganjar menjelaskan sejak awal juga mendorong agar pemerintah pusat dan DPR mengedukasi masyarakat tentang isi UU Cipta Kerja tersebut.

Menurut dia, jika sejak awal hal itu dilakukan maka aksi anarkistis saat unjuk rasa seperti yang terjadi di Kota Semarang bisa dihindari.

"Maka saya sampaikan dari awal itu, kalau kemudian ada warga yang tak setuju coba komunikasi. Kalau kemudian masih tetap tidak bisa, ya 'judicial review' saja, kan semuanya jadi tertib. Kalau kemudian merusak dan kemudian memancing dan ada anak-anak saya anak SMA kan kasihan," katanya.

Seperti diketahui, demonstrasi mahasiswa yang menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada Rabu (7/10/2020) berujung ricuh.

Dilansir Kompas.com, demonstrasi yang dimulai Rabu pagi itu awalnya berlangsung tertib.

Perwakilan dari berbagai elemen bergantian menyampaikan aspirasinya terkait UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan rakyat.

"Kita semua di sini untuk menolak omnibus law yang sudah disahkan. Undang-Undang itu disahkan tanpa melihat kondisi sosial masyarakat. UU Cipta Kerja nyatanya telah mencekik keadaan masyarakat. Sepakat kawan-kawan!" teriak salah satu orator dengan pengeras suara.

Situasi memanas setelah terjadi pelemparan botol bekas air mineral, batu dan benda tumpul lainnya hingga menyebabkan beberapa lampu gedung tersebut pecah.

Demonstran juga menempelkan sejumlah poster protes di pagar gedung. Tembok luar Kantor Gubernur Jawa Tengah turut dicoret dengan cat semprot. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anies kepada Pengunjuk Rasa Anti UU Cipta Kerja: Anda Semua Sedang Menegakkan Keadilan, https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/10/08/anies-kepada-pengunjuk-rasa-anti-uu-cipta-kerja-anda-semua-sedang-menegakkan-keadilan?