SIMAK Janji Manis UU Cipta Kerja untuk Para Buruh, Hak Cuti Haid, Waktu Ibadah hingga Upah Minimum

TRIBUNMANADO.CO.ID - Belakangan ini Undang Undang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja menjadi perbincangan hangat di tanah air.

Diketahui, pemerintah juga menjanjikan banyak hal yang menguntungkan untuk para buruh.

Hal tersebut terdapat di Undang Undang Cipta Kerja yang disahkan Rapat Paripurna DPR RI, tepatnya pada Rabu malam, 7 Oktober 2020 kemarin. 

Mulai dari hak cuti hamil dan melahirkan sampai upah minimum.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menjamin cuti-cuti mulai dari haid hingga melahirkan di UU Cipta Kerja.

"Pengusaha diwajibkan memberikan waktu cuti dan istirahat, wajib memberikan waktu ibadah. Demikian juga terkait cuti-cuti, baik itu melahirkan, menyusui, dan haid tetap sesuai undang-undang dan tidak dihapus," ujarnya saat konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2020).

Sementara itu, Airlangga juga memastikan, ketentuan istirahat bagi pekerja atau buruh di UU Cipta Kerja masih sesuai aturan lama.

"Kemudian terkait dengan waktu kerja, istirahat Minggu tetap seperti undang-undang lama," katanya.

Disisi lain, dia menambahkan, pekerja outsourcing juga akan mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan.

"Lalu, untuk tenaga kerja asing yang diatur adalah mereka yang membutuhkan untuk perawatan, maintanence, maupun tenaga peneliti yang melakukan kerja sama ataupun kepada mereka yang melakukan atau datang sebagai pembeli," ujarnya. 

• Hacker Ganti Nama DPR Jadi Dewan Pengkhianat Rakyat

• Ramalan Zodiak Jumat 9 Oktober 2020: Virgo Menghasilkan Keajaiban, Capricorn Jangan Berkecil Hati

• Pengamat Sebut Pimpinan DPR Wajib Respon Tanggapan Publik

Sementara itu, Menteri Ketanagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, UU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

"Ini yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja," ujarnya saat konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2020).

Di samping itu, juga UU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT.

"Jadi, ketentuan syarat-syarat itu ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang itu adalah justru memberikan perlindungan kepada pekerja PKWT," kata Ida.

Baca: Daftar Pasal Kontroversial UU Cipta Kerja yang Memicu Amarah Buruh, Pasal-pasal Ini Paling Dimusuhi