DPR RI
Website Resmi DPR RI Diretas Hacker, Kini Berubah Jadi 'Dewan Pengkhianat Rakyat'
Website DPR RI diretas hacker. Diduga sebagai aksi protes penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dikabarkan telah diretas.
Pihak Kepolisian RI langsung turun tangan, bakal menyelidiki kasus peretasan website resmi milik DPR RI dan beberapa lembaga negara.
Situs resmi DPR RI diubah menjadi " Dewan Pengkhianat Rakyat ".
Peretasan tersebut diduga sebagai aksi protes penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono.
Menurutnya, tim penyidik tengah bergerak menyelidiki kasus tersebut.
"Diselidiki (kasus peretasan, Red)," kata Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Kamis (8/10/2020).
Lebih lanjut, Argo mengatakan pihaknya belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait kasus tersebut.
Khususnya keterkaitan antara kasus peretasan dan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Nanti (penyebabnya diketahui) setelah ada hasil lidik," tukasnya.
Sebelumnya, situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang beralamat dpr.go.id diretas berganti nama pada Kamis (8/10/2020) pagi.
Laman website nama DPR diubah menjadi " Dewan Pengkhianat Rakyat ".
Selain website DPR RI, sejumlah laman resmi institusi negara juga diretas.
Mereka meretas website resmi pengadilan, KPU hingga website milik pemerintah daerah.
BEM Rencanakan Demo di Istana Negara
Aksi demonstrasi atau unjuk rasa direncanakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (8/10/2020).
Saat aksi demonstrasi tersebut digelar, kabarnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipastikan tak akan berada di Istana Negara.
Di mana, Presiden Jokowi mempunyai agenda kerja di luar daerah ibu kota Jakarta.
Jokowi dilaporkan akan mengunjungi lahan proyek lumbung pangan atau food estate yang terletak di Kalimantan Tengah.
Kepala Biro Protokol, Pers, dan Media Setpres, Bey Machmudin, mengatakan rencana Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke lahan food estate tersebut sudah direncanakan jauh-jauh hari.
Ia memastikan kunjungan presiden tersebut tak ada kaitannya untuk menghindari aksi penolakan terhadap Undang Undang (UU) Cipta Kerja.
"Tidak, agenda presiden untuk Food Estate sudah dijadwalkan jauh-jauh hari.
"Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan aksi besok," kata Bey Machmudin di Jakarta, Rabu (7/10/2020).
Bey menjelaskan, proyek food estate memang menjadi fokus utama bagi Presiden Jokowi.
Rencananya, pada bulan ini penanaman mulai dilakukan di kawasan yang akan jadi lumbung pangan tersebut.
Isu ketahanan pangan berulang kali disampaikan oleh Jokowi dalam beberapa rapat dengan sejumlah menteri.
Berdasarkan peringatan organisasi pangan dunia (FAO) kondisi pandemi virus corona (Covid-19) saat ini memicu terjadinya kelangkaan pangan.
Hari ini pun disampaikan Bey Jokowi bertolak menuju Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Jokowi melakukan ziarah ke makam ibunya lalu menginap kembali di Istana Kepresidenan Gedung Agung, Yogyakarta.
"Di Solo, agenda presiden adalah nyekar atau ziarah ke makam Ibunda beliau," terang Bey.
Seperti diketahui, sejumlah aksi massa pada hari ini, Kamis (8/7/2020) merupakan satu rangkaian aksi dari mogok nasional
yang dilakukan sejumlah buruh selama 3 hari berturut-turut.
Belakangan, tak hanya buruh yang melakukan aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja,
melainkan juga turut bergabung yakni mahasiswa.
Tautan:
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Polisi Telusuri Kasus Peretasan Website Resmi DPR RI: Diubah jadi ''Dewan Pengkhianat Rakyat'',
