Demonstrasi Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Polda Sulut Turunkan 180 Personel Polwan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Selain personil Sabhara dan Brimob, Polda Sulut menurunkan sejumlah personil polisi wanita (Polwan) pada demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Provinsi Sulut, Kamis (8/10/2020).

Menurut keterangan Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast ada sekitar 180 personel Polwan yang ikut mengamankan aksi yang diikuti oleh sekitar 700 demonstran.

"Para Polwan diturunkan dalam aksi unjuk rasa untuk menjadi Tim Negosiator mengantisipasi aksi unjuk rasa," ujar Jules.

Meski hujan deras, para Polwan yang berada dibawah pimpinan Pakor Polwan Polda Sulut AKBP Nonie Sengkey tetap siaga di depan para demonstran.

"Diturunkannya Polwan menghadapi massa aksi unjuk rasa, agar para pendemo tidak bertindak anarkis," tambah Jules.

Hal ini dinilai efektif karena para demonstran tidak berbuat lebih selain terlibat aksi dorong-dorongan dan saling melempar botol dengan pihak kepolisian.(*)

7 Mahasiswa Ditawan

Sebelumnya, para massa aksi meminta masuk ke Gedung DPRD untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Namun permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh pihak kepolisian dan DPRD Provinsi Sulut.

"Kami hanya minta 10 orang yang masuk ke dalam gedung untuk menyampaikan aspirasi, tidak boleh semua," ujar salah satu anggota DPRD Sulut melalui pengeras suara.

Namun massa tidak ingin jika hanya 10 orang karena ditakutkan semua aspirasi tidak sampai. Hal tersebut menyebabkan kedua pihak terlibat bentrok.

Polisi dan massa terlibat aksi saling dorong sebanyak dua kali hingga akhirnya ricuh. Bahkan tujuh mahasiswa justru ditahan polisi.

Penahanan tersebut justru digunakan polisi untuk bernegosiasi agar massa mau membubarkan diri.

Setelah melalui diskusi yang alot, akhirnya polisi melepaskan ketujuh mahasiswa dan sesuai janji, massa langsung mundur.

Tak sampai di situ, massa justru mengecoh polisi dengan mundur ke pertigaan pom bensin Kairagi dan membakar ban di tengah jalan.