Omnibus Law

Buruh di Sulut Siap Demo Protes RUU Cipta Kerja, Ini 7 Poin Penolakan Buruh dan Pekerja

Gejolak penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tak hanya terjadi di Jakarta. Di daerah pun penolakan terhadap Omnibus Law

Editor: Aswin_Lumintang
(WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN)
DICEGAT APARAT - Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tangerang Raya, batal berunjukrasa ke Gedung DPR/MPR setelah dicegat aparat keamanan di Jalan Gatot Subroto Km 5.3, Jatiuwung, Kota Tangerang, Senin (5/10/2020). Sedianya mereka akan berunjukrasa ke Senayan untuk menolak disahkannya RUU Omnibus Law, akhirnya mereka hanya bisa berunjukrasa di jalanan. WARTA KOTA/NUR ICHSAN 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Gejolak penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tak hanya terjadi di Jakarta. Di daerah pun penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja terus dilakukan sejumlah organisasi buruh dan pekerja.

Ribuan masa aksi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama elemen serikat buruh lainnya melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan pemberhentian hubungan kerja (PHK) di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut bukanlah menolak pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja namun menolak pengesahan draft RUU Cipta Kerja yang dikirim oleh pemerintah kepada DPR.
Ribuan masa aksi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama elemen serikat buruh lainnya melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan pemberhentian hubungan kerja (PHK) di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut bukanlah menolak pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja namun menolak pengesahan draft RUU Cipta Kerja yang dikirim oleh pemerintah kepada DPR. (Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA))

Tommy Sampelan SE, Koordinator Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan, pihaknya sejak awal menolak RUU Cipta Kerja. '' Kami menolak RUU Cipta Kerja ini. Saya dan teman-teman KSPI Sulut terus berkoordinasi dengan teman-teman di Jakarta terkait perjuangan menolak Undang-Undang ini, '' ujar Sampelan tegas.

Dia memastikan KSPI Sulut siap demo bersama oranisasi buruh lainnya di daerah ini untuk perjuangan ini.

Seperti diketahui, terkait pengesahan RUU Cipta Kerja, ribuan buruh sudah menyiapkan aksi besar.

Mereka akan melakukan aksi besar tersebut di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Bahkan aksi tersebut sudah lama mereka rencanakan ketika Undang-undang Cipta Kerja masih berupa rancangan.

Seperti yang sedang menjadi buah bibir, omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi undang-udnang melalui rapat paripurna DPR RI.

Tommy Sampelan, Ketua DPD KSPI Sulawesi Utara
Tommy Sampelan, Ketua DPD KSPI Sulawesi Utara (Istimewa)

Rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja ini digelar pada Senin (5/10/2020) kemarin.

UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

Namun faktanya, pengesahan RUU Cipta Kerja justru menimbulkan sederet kontroversi.

Buruh dan masyarakat bahkan mengecam dan akan melakukan berbagai aksi sebagai bentuk penolakan.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved