Sebut Nonton Film G30S/PKI Tidak Dilarang, Mahfud MD: Yang Dilarang Itu Melanggar Protokol Kesehatan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemutaran film kekejaman G30S/PKI tidak pernah dilarang oleh pemerintah.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mahfud MD.

Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang menonton film G30S/PKI.

• Sebut Kasus Covid-19 Indonesia Tidak Terlalu Parah, Muhadjir Effendy: Harus Kita Syukuri Keadaan Ini

• Sule Akhirnya Melamar Sang Kekasih, Natalie Holscher: Aku Akan Menjadi Pasangan Terbaik Selamanya

"saya ketemu TVRI silahkan di putar. Dulu Yunus Yusfiah juga boleh nonton boleh tiga. Mau nonton di Youtube silakan. Siapa yang larang la wong nonton di Youtube. Yang dilarang itu yang melaggar protokol kesehatan. Kerumunan," ujarnya.

Mahfud MD menjelaskan larangan kerumunan itu bukan hanya film G30S/PKI, tapi juga untuk semua.

"Soal sejarah G30S itu tidak menilai mana yang benar mana yang salah. Itu urusan ilmu. Pemerintah berdasarkan dasar hukumnya saja yang ada di aturan hukum. Komunisme itu dilarang," kata dia. 

Ia sendiri mengaku menjadi saksi kekejaman PKI,

Saat itu umurnya masih 8 tahun di tahun 1965.

"Film itu benar isinya, tapi tidak menggambarkan kebeneran seluruhnya. Tahun 65 itu ada. Umur saya 8 tahun. Saya masih ingat," kenang Mahfud MD.

"Guru saya Kyai Jufri dibunuh PKI. Semua orang NU diancam, pokoknya besok semua mati. Saya meyakisikan. Ayah saya tiap malam bangun, berjaga-jaga saat PKI. Itulah yang tidak tergambar di film G30S/PKI," katanya.

Awalnya, Presiden ILC Karni Ilyas bertanya kepada Mahfud MD, setelah penjelasan Prof Salim Said tentang kebangkitan PKI di Indonesia.

Karni Ilyas bertanya soal PKI gaya baru.

"Kalau saya, pemerintah menganggap terjadi kekhawatiran seperti itu adalag fakta di tengah masyarakat. Pemerintah itu menempatkan sejarah yang benar ada di mana, itu urusan ilmu," kata Mahfud MD.

"Apakah G30S PKI adalah benar atau tidak. Buatan Soeharto apa bukan. Tapi pemerintah sudah bersikap, Pancasila itu sudah final," ujarnya.