Sosok Silvany Austin Pasaribu, Wanita Indonesia yang Jadi Sorotan di Sidang Umum PBB

TRIBUNMANADO.CO.ID - Nama Silvany Austin Pasaribu belakangan menghebohkan publik.

Banyak yang bertanya siapa Silvany.

Silvany Austin Pasaribu diketahui adalah salah satu diplomat muda Indonesia yang bertugas di kantor Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York, Amerika Serikat.

Dikutip dari Tribunnews melalui situs Kemlu.go.id, dia menjabat sebagai Sekretaris Kedua (second secretary) dalam Fungsi Ekonomi.

Lulus dari Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Silvany Austin Pasaribu berkarier di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Kemudian, Silvany Austin Pasaribu mendapatkan gelar S2 usai menuntaskan pendidikan magister di Universitas Sidney (University of Sydney), Australia.

Sebelum ditugaskan di kantor Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York, Amerika Serikat, Silvany Pasaribu pernah bertugas sebagai Atase Kedutaan RI di Inggris.

Dikutip dari berbagai sumber, ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada 2018, Silvany yang masih tergolong pegawai baru di Kemlu sudah ikut menjadi liaison officer (LO). Namun apakah Silvany Austin Pasaribu telah berkeluarga atau belum? Belum ada informasi soal itu.

Viral di media sosial

Sebagaimana diketahui, belakangan ini  Silvany Austin Pasaribu menarik perhatian publik dalam Sidang Umum PBB.

Hal itu saat menggunakan hak jawabnya, terhadap tuduhan Vanuatu tentang pelanggaran HAM di Papua.

Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman sebelumnya telah mengungkit isu pelanggaran HAM Papua di dalam Sidang Umum PBB.

"Sangat memalukan bahwa satu negara ini terus-menerus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak atau menjalankan pemerintahannya sendiri," ujar Silvany pada awal pidatonya, yang dilansir dari Youtube PBB pada Sabtu (26/9/2020).

"Terus terang saya bingung bagaimana bisa suatu negara mencoba untuk mengajar negara lain, sementara kehilangan inti dari seluruh prinsip dasar Piagam PBB," lanjutnya. 

Silvany mengatakan bahwa tuduhan pemerintah Vanuatu sudah tidak menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Indonesia.

Di ruang sidang yang dihadiri perwakilan dari berbagai negara di dunia, Silvany Austin Pasaribu menegaskan, bahwa Indonesia dengan sadar berusaha mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, di mana setiap individu memiliki hak yang sama di bawah hukum.

Indonesia terdiri lebih dari ratusan suku bangsa yang beragam dan multikultural, dengan ribuan suku, ratusan bahasa daerah yang tersebar di lebih dari 17 ribu dan 400 pulau, berkomitmen terhadap hak asasi manusia.

"Kami menghargai keragaman, kami menghormati toleransi dan setiap orang memiliki hak yang sama di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini," tandasnya.

Ia juga mengutip kata-kata Presiden Joko Widodo saat memberikan pidatonya di Sidang Umum PBB, beberapa hari lalu, untuk melakukan pendekatan "win-win solution" untuk menjalin hubungan antar negara.

"Memang seruan seperti itu digaungkan oleh para pemimpin dunia sepanjang pekan ini, tetapi negara ini memilih yang sebaliknya," ucapnya.

"Pada saat krisis besar kesehatan dan ekonomi, mereka lebih memilih untuk menanamkan permusuhan serta menabur perpecahan dengan memandu advokasi mereka untuk separatisme dengan perhatian masalah hak asasi manusia yang berlebihan," lanjutnya.

Balas kritik

Silvany balik mengkritik pemerintah Vanuatu, bahwa pemerintah Vanuatu sendiri tidak terlihat komitmennya untuk menghapuskan diskriminasi rasial, dengan belum menandatangani konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial untuk semua orang.

"Jadi, sampai Anda melakukannya (berkomitmen menghapuskan diskriminasi rasial), mohon simpan pidato untuk diri Anda sendiri," lontar Silvany.

Ketika pemerintah Vanuatu bahkan tidak menandatangani kovensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang menjadi instrumen inti hak asasi manusia, kritikannya terhadap hak asasi manusia di Papua, Indonesia, menjadi dipertanyakan.

"Hal ini justru menimbulkan pertanyaan apakah mereka (pemerintah Vanuatu) benar-benar peduli dengan kepedulian masyarakat adat," sindir Silvany.

Orang Papua adalah orang Indonesia, yang mana ia menyebutkan bahwa semua berperan penting dalam pembangunan Indonesia, termasuk di Papua.

"Anda bukanlah representasi dari orang Papua. Dan berhentilah berfantasi menjadi satu," ucapnya.

Kemudian, Silvany mengatakan bahwa kritik pemerintah Vanuatu kepada Indonesia mengarah pada advokasi saparatisme yang berkelanjutan, yang disampaikan dengan kedok kepedulian hak asasi manusia artifisial.

"Prinsip piagam PBB yang tampaknya tidak dipahami Vanuatu, menetapkan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial," ujarnya.

Provinsi Papua, dan Papua Barat merupakan bagian Indonesia yang tidak dapat ditarik kembali sejak 1945.

"Hal ini juga telah didukung dengan tegas oleh PBB dan masyarakat internasional beberapa dekade yang lalu. Dalam final ini tidak dapat diubah dan permanen," pungkasnya.

Sebelumnya Pidato Presiden Jokowi

Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) tampil pertama kalinya untuk memberikan pidato internasional dalam Sidang Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu (23/9/2020).

Dalam pidatonya tersebut, Jokowi menyinggung soal nasib dari negara Palestina yang saat ini tengah mengajukan menjadi anggota penuh di PBB.

Jokowi menegaskan bahwa hak Palestina untuk bisa merdeka membutuhkan peran dari seluruh anggota PBB lainnya, termasuk Indonesia yang diakui memiliki kedekatan tersendiri.

Bagi Jokowi, prinsipnya dalam menjalin kerja sama multilateral adalah tidak boleh ada seorang pun, atau negara yang harus ditinggalkan.

Dirinya lantas mengungkit peristiwa sejarah dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menghasilkan sebuah 10 poin penting untuk menunjang kelangsungan kedamaian dan kerjasama dunia.

Sepuluh poin penting tersebut tertuang dalam Dasa Sila Bandung.

"Spirit kerja sama akan selalu dikedepankan Indonesia, spirit yang menguntungkan semua pihak, tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no country should be left behind," ujar Jokowi, dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/9/2020).

"Persamaan derajat inilah yang ditekankan oleh Bapak Bangsa Indonesia, Soekarno, saat Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 yang menghasilkan Dasa Sila Bandung," ungkapnya.

Jokowi menilai dan menyakini bahwa prinsip dari Dasa Sila Bandung masih relevan untuk diterapkan pada saat ini.

Termasuk untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional.

Oleh karenanya, Presiden kelahiran Solo Jawa Tengah itu berharap supaya para anggota PBB bisa sama-sama mendukung Palestina untuk mendapatkan hak merdekanya.

Terlebih Palestina merupakan negara yang diakui kehadirannya di KAA pada waktu itu.

Namun saat ini Palestina justru masih berjuang untuk melawan penjajah.

"Hingga kini, prinsip Dasa Sila Bandung masih sangat relevan, termasuk penyelesaian perselisihan secara damai, pemajuan kerja sama, dan penghormatan terhadap hukum internasional," tegasnya.

"Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya," kata Jokowi.

"Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina, untuk mendapatkan hak-haknya," ungkapnya.

BERITA TERKINI TRIBUNMANADO:

• Kecelakaan Tadi Malam Truk Trailer Tergelincir Masuk Sungai, Saksi: Saya Mendengar Bunyi Braak

• 10 Pemain Juventus Berhasil Curi Poin dari AS Roma, Gol Cristiano Ronaldo Jadi Penentu

• Arti Mimpi Melihat Bunglon, Bisa Jadi Pertanda Baik Maupun Buruk, Ini Tafsiran Lengkapnya

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Sosok Silvany Austin Pasaribu Diplomat Muda Indonesia yang Menjadi Perhatian saat Sidang Umum PBB