Verifikasi LHKPN Paslon Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Boltim Sambangi Gedung KPK

Lanjutnya, LHKPN sangat penting untuk bakal paslon, sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana

telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir UU Nomor 6 tahun 2020, Bacalon wajib untuk menyampaikan

LHKPN kepada KPK sebagai syarat pencalonan pada Pilkada serentak tahun 2020.

"Hasil konsultasi kami di KPK, para bakal calon sudah memasukkan LHKPN.

Sehingga untuk persyaratan ini sudah tuntas.

Bawaslu pada prinsipnya ingin memastikan seluruh dokumen para bakal calon tidak bermasalah," jelasnya.

Terpisah, Korsek Bawaslu Boltim, Himawan Korompot menambahkan yang berhak memverifikasi

harta kekayaan Paslon ini adalah KPK.

"LHKPN juga penting untuk meyakinkan calon pemilih bahwa harta kekayaan yang dilaporkan memang

sesuai dengan kondisi sebenarnya. Masyarakat juga berhak tahu tentang harta kekayaan calon," ungkapnya.

(Tribunmanado.co.id/Siti Nurjanah)

BERITA PILIHAN EDITOR :

• Minta Izin Pergi Duluan Kepada Sang Suami, Bripka Christin Batfeny: Pa, Tolong Lihat Anak-anak

• Dua Mahasiswi Cantik Sharifah dan Ayuni Tewas Setelah Tidur di Mobil dengan Kondisi AC Menyala

• Di Mata Najwa, Orang Nomor Dua DKI Jakarta Semprot Menteri Jokowi Sampai Dibuat Malu: Saya Saksi

TONTON JUGA :