Tak Terdaftar di Kemenperin? Begini Cara Daftar IMEI HP yang Dibeli dari Luar Negeri!

TRIBUNMANADO.CO.ID, MEDAN - Aturan pemblokiran ponsel ilegal melalui nomor IMEI resmi diberlakukan pemerintah.

Aturan ini sebelumnya sempat mengalami penundaan beberapa kali.

Aturan ini sebabkan handphone dan komputer tablet (HKT) yang nomor IMEI-nya tidak terdaftar di Kementerian

Perindustrian (Kemenperin) akan otomatis diblokir sejak Selasa, 15 September 2020 pukul 22.00 WIB.

BERITA TERPOPULER :

• Pria ini Kaget Lihat Perubahan Dunia setelah 44 Tahun Dipenjara, Orang Pakai HP Dikira Agen CIA

• Arsy Hermansyah Tertawa Geli, Sebut Ashanty Jorok: Bunda Jangan Coba-coba Ya, Bau Tahu!

• Tiga Personel NOAH Bongkar Kebiasaan Ariel Saat akan Manggung: Pakai Celana yang Ada Kantongnya

TONTON JUGA :

Sejak berlakunya aturan ini, kenaikan pendaftaran IMEI di Bea Cukai Kualanamu belum signifikan.

Hal ini dikarenakan Bea Cukai hanya diberi kewenangan untuk pendaftaran pada saat importasinya saja.

Sementara untuk IMEI yang sudah beredar tidak menjadi domain kewenangan Bea Cukai untuk pendaftarannya.

"Kenaikan pendaftaran IMEI untuk HKT bawaan penumpang belum signifikan.

Hal ini juga karena barang penumpang sangat berkorelasi dengan jumlah penerbangan internasional.

Sedangkan penerbangan internasional berkurang signifikan di Kualanamu," kata Kasi Penyuluhan Layanan

Informasi (PLI) Bea dan Cukai Kualanamu Rahmat P, Kamis (17/09/2020).

Sementara pendaftaran IMEI di barang kiriman, kata Rahmat, tentu lebih banyak dari pada barang penumpang,

mengingat penerbangan internasional berkurang di Bandara Kualanamu, pembelian banyak dilakukan

dari luar negeri via online.

Bagi masyarakat yang membeli HKT secara daring melalui barang kiriman atau membawa perangkat dari luar

negeri atau dari Free Trade Zone melalui bandar udara dan pelabuhan, wajib mendeklarasikan, memenuhi kewajiban

perpajakan dan dapat mendaftarkan IMEI perangkat melalui beacukai.go.id/register-imei.html atau melalui Aplikasi

Mobile Bea Cukai yang dapat diunduh melalui Play Store.

Aktivasi perangkat dengan sim card Indonesia akan bisa dilakukan maksimal 2 x 24 jam.

Pihaknya mengimbau penumpang yang membawa HKT dari luar negeri untuk segera melakukan pendaftaran.

Namun bagi penumpang dari luar negri yang membawa HKT asal impor namun tidak mendaftarkan ke Bea Cukai

pada saat kedatangan, diberikan toleransi untuk mendaftarkan ke Kantor Bea Cukai terdekat.

"Penumpang atau awak sarana pengangkut yang belum mendaftarkan IMEI atas perangkat telekomunikasi yang

dibawanya serta telah keluar dari kawasan pabean, dapat mendaftarkan IMEI atas perangkat telekomunikasi tersebut

melalui kantor pabean yang terdekat dengan domisilinya," katanya.

Pendaftaran dapat dilayani paling lambat 60 hari setelah kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut.

Jumlah perangkat telekomunikasi yang dapat didaftarkan paling banyak sebanyak dua unit untuk setiap penumpang.

"Perangkat telekomunikasi yang didaftarkan tidak diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor

dan wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor," katanya.

Adapun yang harus dibayarkan adalah bea masuk sebesar 10% dari nilai pabean, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

sebesar 10% dari nilai impor, dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor sebesar 10% dari nilai impor, dalam hal penumpang

atau awak sarana pengangkut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau 20% dari nilai impor, dalam hal penumpang

atau awak sarana pengangkut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

" Pendaftaran bisa dilakukan melalui aplikasi Mobile Beacukai atau melalui laman situs beacukai.go.id.

Nantinya akan mendapat tanda terima permohonan kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai terdekat,

tidak perlu di Kualanamu," katanya.

Ia mengatakan saat datang ke kantor Bea Cukai terdekat, selain membawa tanda terima permohonan,

penumpang juga membawa paspor asli, dokumen pendukung berupa tiket, boarding pass, dan/atau dokumen

sejenis lainnya, dan perangkat telekomunikasi yang akan didaftarkan.

Kebijakan pengendalian IMEI ini diselenggarakan bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,

Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan didukung seluruh operator telekomunikasi seluler.

Pengendalian IMEI ini dilaksanakan untuk memastikan perlindungan konsumen perangkat telekomunikasi dalam membeli

dan menggunakan perangkat yang sah atau legal dan memberikan kepastian hukum kepada operator dalam

menghubungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.

(sep/tribun-medan.com)

BERITA PILIHAN EDITOR :

• Sosok Erdi Dabi, Wakil Bupati Mabuk Tabrak Polwan, Ternyata Anak Pejabat, Orang Berkuasa di Yalimo

• Di Mata Najwa, Orang Nomor Dua DKI Jakarta Semprot Menteri Jokowi Sampai Dibuat Malu: Saya Saksi

• Gagal Bernapas Karena Covid-19, Sekda DKI Jakarta Saefullah: Pak Gub, Saya Mohon Izin Pamit

TONTON JUGA :

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Begini Cara Daftar IMEI Ponsel yang Dibeli dari Luar Negeri

Penulis: Septrina Ayu Simanjorang

Editor: Juang Naibaho