Breaking News:

Pilkada Boltim

Rusdi Gumalangit di Tegur Tito Karnavian, Langgar Protap Covid-19 saat Tahapan Pilkada di Boltim

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan teguran kepada para petahana yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat menjalani tahapan

Penulis: Siti Nurjanah | Editor:
sitti nurjanah/tribun manado
Wakil Bupati Rusdi Gumalangit 

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan teguran kepada para petahana yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat menjalani tahapan Pilkada 2020.

Adapun jumlah kepala daerah yang ditegur Mendagri tercatat sebanyak 69 orang. 

69 orang yang ditegur karena melanggar protokol kesehatan pada saat tahapan Pilkada terdiri dari 1 gubernur, 35 bupati, 25 wakil bupati, 4 wali kota dan 4 wakil wali kota.

Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) masuk dalam daftar 25 wakil bupati yang mendapat teguran Kemedangri.

Diketahui Wakil Bupati Boltim adalah Rusdi Gumalangit.

Rusdi Gumalangit merupakan incumbent yang maju Pilbup 2020 berpasangan dengan Suhendro Boroma. Di mana Rusdi Gumalangit menjadi calon wakil Bupati Boltim pada Pilbup 2020.

Terkait hal itu, kepada Tribunmanado.co.id, Rabu (9/9/2020), Rusdi Gumalangit mengatakan, pihaknya tidak mengerahkan massa pada saat tahapan Pilbup Boltim.

Mulai massa saat penjemputan dirinya hingga saat pendaftaran pada 5 September 2020.

"Saat penjemputan, kami pihak SB-RG tidak menyarankan dan mewajibkan ataupun menyuruh massa untuk datang menjemput. Bahkan saya kaget sampai di perbatasan Boltim dan Mitra sudah ada massa pendukung kami yang menunggu kedatangan kami," ucapnya.

Ia mengaku, pihaknya tidak merencanakan ataupun menyuruh massa datang menjemput.

"Itu smua keinginan masyarakat, kami tidak menyuruh mereka datang, kami juga tidak enak hati untuk mengusir jangan sampai mereka kurang hati kepada kami. Kami hanya terus mengingatkan protap Covid-19, pakai masker dan jaga jarak tetap dilakukan," ucapnya.

Sementara itu, terkait massa pada saat pendaftaran di KPU Boltim pada 5 September 2020 pun pihaknya tidak mengajak maupun mewajibkan massa pendukung untuk hadir pada pendaftaran.

Pihak KPU Boltim pun membatasi pendamping yang datang yaitu berjumlah 36 orang di dalam area pendaftaran di KPU Boltim.

"Terkait teguran itu, iya memang sebenarnya tidak bisa berkerumunan, hanya saja saya pun tidak mengajak massa datang melihat ataupun mengikuti proses pendafataran, saya rasa itu hanya bentuk spontanitas pendukung karena memang pada dasarnya tidak ada ajakan untuk datang," jelasnya. (ana)

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved