Jabatan Pimpinan Tinggi ASN Paling Banyak Melanggar

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA  - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkap fakta bahwa ada 490 ASN yang dilaporkan karena melakukan pelanggaran selama tahun 2020.

• Banyak Syarat, Satgas Setujui Bioskop Buka

Data tersebut diperbarui pada tanggal 19 Agustus 2020. "Sebanyak 372 ASN telah diberikan rekomendasi sanksi pelanggaran netralitas," kata Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto dalam siaran Youtube KASN RI, Rabu (26/8).

Tasdik mengungkapkan dari data tersebut baru 194 ASN yang pelanggarannya sudah ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Atau sekitar 52,2 persen dari data keseluruhan. "194 ASN sudah ditindaklanjuti oleh PPK dengan menjatuhkan sanksi," katanya.

Menurut Tasdik ada 5 jabatan yang disebutkannya paling banyak melakukan pelanggaran. Paling tinggi adalah jabatan pimpinan tinggi (JPT) sebesar 27,1 persen, jabatan fungsional sebesar 25,5 persen.

Posisi selanjutnya adalah jabatan administrator sebesar 14,9 persen, jabatan pelaksana sebesar 12 persen, serta kepala wilayah, baik itu camat atau lurah sebesar 9 persen.

Tasdik mengungkapkan terdapat top 10 instansi yang ASN paling banyak melakukan pelanggaran, yakni Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Muna, Kota Banjarbaru, Kabupaten Bima, Kabupaten Banggai, serta Kabupatem Sukoharjo.

• Ramalan Zodiak Terbaru Kamis 27 Agustus 2020: Sagitarus Pegang Kendali dan Berada di Puncak Dunia

Para ASN melakukan pelanggaran yang beragam di antaranya melakukan pendekatan pada parpol untuk mencalonkan diri atau orang lain. Ada pula yang melakukan kampanye maupun sosialisasi ke media sosial dan mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan pada calon legislatif, maupun memasang spanduk atau baliho bakal calon kepala daerah.

Dari pelanggaran tersebut, ada juga oknum ASN yang membuat keputusan yang merugikan atau menguntungkan calon atau bakal calon kepala daerah.

"Pelanggaran terhadap azas netralitas akan menjadi pintu masuk munculnya berbagai pelanggaran hukum seperti kualitas pelayanan publik yang rendah, tindak KKN, serta perumusan kebijakan yang menciderai kepentingan publik," katanya.

Ia mengimbau kepada ASN di seluruh Indonesia agar membangun kesadaran, kemauan, dan tanggung jawab ASN. ASN diminta untuk tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, serta bebas dari pragmatisme politik.

Terkait fakta-fakta tersebut, Tasdik meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sanksi pada PPK yang bertindak demikian.

"Saya mohon Menpan RB dan Mendagri memberikan sanksi yang tegas pada PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN sesuai peraturan perundang-undangan berlaku," kata dia.

• Detik-detik Pasukan AS Dikejar Kendaraan Tempur Rusia, Bak Kucing Mengejar Tikus, Ini Videonya

Ke depan, kata Tasdik, bakal diterbitkan surat keputusan bersama (SKB) 5 kementerian/lembaga antara Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bawaslu, Kemendagri, Kemenpan-RB, dan KASN tentang pedoman pengawasan netralitas ASN.

Melalui SKB itu, ASN yang dinyatakan melanggar oleh KASN tetapi tidak ditindaklanjuti oleh PPK data administrasi kepegawaiannya akan diblokir di Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Pemblokiran dilakukan hingga PPK menindaklanjuti rekomendasi KASN. Sementara, PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi oleh Kemenpan RB atau Kemendagri. "Masalah ini tentu harus diakhiri," kata Tasdik. (tribun network/ras/wly)