Transfer Rp 20 Juta ke DPD Gerindra, Kerabat Menko Luhut Geram Tak Diusung Dampingi Bobby Nasution

Secara administrasi yang merekomendasikan finalnya adalah DPP yakni Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Mujani.

Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan penjaringan di tingkat bawah dan yang mendaftar ke Gerindra bukan hanya Suryani Paskah Naiborhu.

Sugiat juga mengatakan jika nama yang diusulkan tak hanya satu nama tapi beberapa nama untuk bahan pertimbangan rekomendasi final.

"Ya, apa pun keputusan dari DPP, kita sebagai kader tetap tunduk, patuh dan mengamankan," kata Sugiat.

Terkait tudingan yang mengatakan Aulia tidak mengikuti proses dan tahapan penjaringan, Sugiat mengatakan jika ada dua proses yang berlaku.

Proses pertama adalah dari bawah ke atas atau button up dan proses kedua dari atas ke bawah atau top down.

DPP lah yang memiliki otoritas untuk memutuskannya. Otoritas tersebut tak hanya di Kota Medan, namun di beberapa daerah juga melakukan hal sama.

"Ya, tidak ada masalah, namanya politik," ucapnya.

Sugiat juga menyatakan jika Aulia Rahman telah diputuskan untuk mendampingi Bobby Nasution di Pilkada Kota Medan.

Namun kabar tersebut belum disampaikan ke Suryani karena alasan administrasi yang belum selesai.

"Apa yang mau disampaikan? Secara administrasi kita menunggu keputusan DPP, misalnya memfinalkan Bobby Nasution-Aulia Rahman, ya kita wajib menyampaikannya, bukan hanya ke kandidat, tetapi ke seluruh infrastruktur partai," sambung dia.

Ia mengatakan dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Untuk itu ia mempersilahkan Suryani untuk melakukan lobi ke DPP Gerindra sebelum keputusan final ditetapkan oleh KPU.

"Dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin, ya silakan saja misalnya Kak Suryani mau melakukan proses lobi-lobi ke DPP."

"Namanya politik, sebelum ditetapkan KPU, kita belum bisa memastikan siapa calon wali kota dan calon wakil wali kota kita. Kak Suryani silakan memperjuangkan hak politiknya," katanya lagi.

Terkait biaya survei Rp 20 juta yang dibayar oleh Suryani, Sugiat mengatakan jika biaya survei yang mahal tidak mungkin dibebankan ke partai.