Partai Politik

4 Partai Politik Ini Pecah di Era Jokowi, Ada Parpol Pimpinan Putra Soeharto

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly malah memberikan SK pengesahan kepada kepengurusan Muchdi PR.

Editor: Aldi Ponge
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto (kiri) didampingi Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang (kanan) menunjukkan nomor urut usai pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (18/2/2018). KPU resmi menetapkan nomor urut 14 partai politik nasional dan 4 partai lokal DI Aceh untuk pemilihan umum tahun 2019. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ada 4 partai politik yang pecah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terbaru adalah Partai Berkarya. Partai pesutan Putra Soeharto yakni Tommy Soeharto pecah menjadi dua kepimpinan yakni  Tommy Soeharto dan Muchdi PR.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly malah memberikan SK pengesahan kepada kepengurusan Muchdi PR.

Padahal partai baru saja dibentuk pada 20216.

Sebelumnya, ada tiga partai lain yang mengalami nasib serupa, mulai dari Golkar, PPP hingga Hanura.

Redakan Stres Dengan 8 Jenis Makanan Ini, Adakah Makanan Favoritmu?

Tommy Soeharto Dikabarkan Tergusur dari Kursi Ketua Umum Partai Berkarya

Berikut rangkumannya:

1. Golkar

Konflik Partai Golkar dimulai sejak akhir 2014 lalu, tak lama setelah Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Saat itu, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum untuk kedua kalinya dalam Musyawarah Nasional di Bali.

Namun, kader yang tak terima dengan hasil Munas tersebut membuat Munas tandingan di kawasan Ancol, Jakarta.

Dalam Munas Ancol, terpilih Agung Laksono sebagai ketua umum.

Pada Maret 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical)
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) (Tribunnews.com/ Rizal Bomantama)

Saat itu, Golkar kubu Agung memang menyatakan dukungan untuk pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sementara Golkar kubu Aburizal memilih sebagai oposisi.

Namun konflik tak berhenti pasca keluarnya SK Menkumham. Kubu Aburizal menggugat SK tersebut ke PTUN. Sejak saat itu terjadi konflik berkepanjangan antara dua kubu.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved