Petinggi Partai Republik dan Mayoritas Senat Tolak Gagasan Trump

TRIBUNMANADO.CO.ID, WASHINGTON -- Pemilihan Presiden di Amerika Serikat telah dijadwalkan berlangsung November mendatang. 

Donald Trump punya gagasan lain soal jadwal pemilihan presiden tersebut, yakni dirinya ingin agar jadwal pemilihan tersebut ditunda. 

Gagasan Donald Trump ini ditolak Petinggi Partai Republik. Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell dan Pemimpin Minoritas DPR Kevin McCarthy juga menolak gagasan itu.

Trump tidak memiliki wewenang untuk menunda pemilihan, karena penundaan harus disetujui oleh Kongres, seperti diberitakan TribunnewsWiki.com dari BBC, Jumat (31/7/2020).

Sebelumnya, presiden menyarankan pemungutan suara melalui pos dapat menjadi celah terjadinya penipuan dan hasil yang tidak akurat.

Dia meminta penundaan dilakukan sampai orang bisa "memilih dengan benar, aman, dan selamat".

Ada sedikit bukti untuk mendukung klaim Trump, tetapi ia telah lama menentang pemilihan melalui pos, yang menurutnya akan rentan terhadap penipuan atau kecurangan.

Negara-negara bagian di AS ingin berpendapat pemungutan suara melalui email lebih mudah karena masalah kesehatan masyarakat terkait pandemi coronavirus.

Intervensi Trump ini datang ketika angka-angka baru menunjukkan ekonomi AS telah mengalami kontraksi terburuk sejak Depresi Hebat tahun 1930-an.

Bagaimana reaksi Partai Republik?

Senator McConnell mengatakan tidak ada pemilihan presiden AS yang pernah ditunda sebelumnya.

"Tidak pernah dalam sejarah negara ini, melalui perang, depresi dan Perang Sipil, pernahkah kita tidak memiliki pemilihan federal yang dijadwalkan tepat waktu."

"Kita akan menemukan cara untuk melakukan itu lagi pada 3 November ini," katanya kepada stasiun Kentucky lokal WNKY .

McCarthy menyuarakan pendapat senada.

"Tidak pernah dalam sejarah pemilihan federal kita tidak pernah mengadakan pemilihan dan kita harus maju dengan pemilihan kita," katanya.

Sementara sekutu Trump Senator Lindsay Graham mengatakan penundaan itu "bukan ide yang baik".

Namun, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menolak berkomentar atas saran Trump.

Ditanyai oleh wartawan tentang apakah seorang presiden dapat menunda pemilihan, dia mengatakan dia tidak akan memberikan "penilaian hukum dengan cepat".

Sementara itu, pihak Donald Trump mengklarifikasi jika presiden 'hanya sekadar bertanya.'

Gejala Fasis

Sekutu utama Trump di Kongres, Lindsey Graham (Republik), menilai gagasan itu tidak relevan.

Trump tidak memiliki kewenangan menunda atau mengusulkan penundaan.

Kritikan lebih tajam disampaikan Steven Calabresi, tokoh konservatif pendiri Masyarakat Federalis dan profesor di Northwestern University.

Dalam artikelnya di New York Times, Jumat (31/7/2020), ia menyebut Trump memiliki gejala fasis. Cuitan terakhirnya yang meminta Pilpres ditunda, membuktikan ia sejak awal ingin mendelegitimasi proses politik yang diatur konstitusi.

Calabresi terhitung tokoh senior kelompok konservatif di Partai Republik. Di mata Profesor Justin Levitt, guru besar Loyola Marymount University, pernyataan Trump itu juga seperti fantasi.

“Ini contoh lain langkah Presiden yang mendelegitimasi proses pemilihan sebelum terjadi. Ini akan membuat ketidakpercayaan mendalam,” kata Levitt.

Ari Fleischer, sekretaris pers masa Presiden George HW Bush, menyarankan Trump menghapus cuitan di akun Twitternya.

“Demokrasi kita didasarkan pada pemilihan, yang semua orang sudah tahu aturan dan mereka menerapkannya secara  baik,” kata Fleischer.

“Pak Presiden, tolong jangan membuat segalanya berantakan. Ini ide yang sangat menggangu,” imbuhnya.  

Hasil jajak pendapat Reuters menunjukkan, mayoritas pemilih menginginkan tidak ada penundaan pemilihan atas dasar alasan apapun.

Donald Trump tidak dapat menunda pemilihan presiden November tanpa Kongres, yang sebagian dikendalikan oleh Demokrat.

Jika dia belum tahu ini, seseorang pasti sudah memberitahunya sekarang.

Presiden juga harus tahu bahwa tweet tentang penundaan, meski dibingkai sebagai "Saya hanya bertanya!" pertanyaan, pasti akan memicu pergulatan badai politik.

Terutama setelah dia berulang kali menolak untuk mengatakan apakah dia akan menerima hasil yang merugikan dalam pemilihan presiden mendatang.

Trump tampaknya akan melakukan segala daya untuk merongrong kredibilitas pada pemungutan suara November mendatang, di mana sejumlah orang Amerika diprediksi bergantung pada pemungutan suara melalui surat untuk menghindari risiko terpapar virus corona.

Para kritikus memperingatkan bahwa ia mungkin meletakkan dasar untuk memperebutkan hasil, meskipun tujuannya mungkin hanya untuk memberinya kambing hitam jika ia kalah.

Tweet-nya juga bisa menjadi upaya untuk mengalihkan perhatian dari angka-angka ekonomi kuartal kedua yang benar-benar suram yang baru saja dirilis.

Dia mengandalkan perputaran keuangan untuk menghidupkan kembali kampanye pemilihannya, dan sebaliknya prospeknya tampak sangat suram.

Apa pun alasannya, men-tweet tentang penundaan pemilu bukanlah langkah seorang kandidat yang yakin akan kemenangan, dan bisa menjadi tanda langkah yang lebih putus asa untuk masa mendatang.

• Miras Oplosan Campur Hand Sanitizer Berujung Maut, 9 Orang Tewas, Berawal dari Hilang Kesadaran

• Kronologi Kecelakaan Maut Mobil yang Mengangkut Belasan Pelajar Sekolah Penerbangan

• PSG Juara Liga Prancis Lewat Adu Penalti

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Ramai-Ramai Menolak Gagasan Trump Menunda Pilpres AS, Ide itu Pertanda Trump Tak Yakin Menang?.